Network
"Bagaimana masyarakat mau taat dan disiplin jika mereka tahu para pejabat justru mendapatkan dispensasi. Masyarakat dilarang bepergian, tapi para pejabat sudah mulai sibuk kunjungan kerja," ucap Netty Prasetiyani.
Lebih lanjut, kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, sangat tidak masuk akal apabila menerapkan sanksi kepada masyarakat, sementara pemerintah belum menyiapkan infrastrukturnya dengan baik.
Adapun infrastruktur yang dimaksud dia, di antaranya seperti masker dan tempat cuci tangan di tempat umum pun harus sudah tersedia.
Baca Juga: Subsidi Bantuan Tak Menyasar Korban PHK, IPR: Pemerintah Tidak Adil, Tidak Mengerti Nilai Pancasila
Kemudian juga harus dipastikan adanya penanda jaga jarak di setiap lokasi dan petugas yang bertugas mengukur suhu atau memastikan jumlah orang sebagian dari kapasitas.
"Jangan sampai rakyat diberi sanksi, tapi kantor pemerintah, pengelola tempat publik, dan perusahaan tidak dipaksa untuk menyediakan fasilitasnya," ujar Netty Prasetiyani.***
