Network
PR BEKASI – Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD di Ruang Sidang Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Jakarta pada Jumat, 14 Agustus 2020, dirinya sempat empat kali menyerukan kalimat "membajak momentum krisis".
Awalnya, ia menyampaikan bahwa dirinya menyambut hangat seruan moral penuh kearifan dari para ulama, pemuka agama, dan tokoh budaya untuk menjadikan momentum musibah pandemi sebagai kebangkitan baru.
Presiden juga menyampaikan bahwa saat ini merupakan momentum membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, juga menjalankan strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan.
Baca Juga: Sengketa Laut China Selatan Kian Memanas, Negara ASEAN 'Dibungkam' oleh Bantuan dari Tiongkok
"Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Pada usia ke-75 tahun ini, kita telah menjadi negara Upper Middle Income Country. 25 tahun lagi, pada usia seabad Republik Indonesia, kita harus mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Indonesia Negara Maju," ujar Presiden seperti dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.
Namun, penggunaan kata “bajak” tersebut ternyata menuai kritik tajam dari Pakar Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Dadang Sunendar.
Menurut Dadang, penggunaan kata "bajak" dalam pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dalam rangka HUT ke-75 RI dinilai kurang tepat.
"Menurut saya, penggunaan kata 'bajak' kurang tepat dengan penggunaan kalimat itu, karena kata krisis secara semantik sudah jelas dan tidak perlu diberi makna lain lagi," ujar Dadang seperti dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Baca Juga: Jelang Pilkada 2020, Puluhan ASN di Bawah Komando Ganjar Pranowo Terbukti Tidak Netral
