Network
"Lalu apa hubungannya dengan peningkatan persaingan usaha? yaitu bahwa regulasi di kesehatan itu, bahwa untuk prasyarat perizinan baik usaha maupun izin edar ini ketat di Kemenkes. Dan saya kira ini bagus dalam arti memang untuk melindungi masyarakat. Dipastikan bahwa yang jual mapun produknya betul-betul sudah melalui prosesnya," ujarnya.
Emin juga mengatakan perlunya transparansi anggaran pengadaan agar masyarakat mengetahui bahwa Kementerian atau Lembaga akan mengadakan produk tertentu.
Untuk itu, Emin mendorong setiap pengadaan untuk diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), dengan catatan, pengadaan pada kondisi darurat bisa dilakukan secara manual tanpa SIRUP, dan pencatatan dilakukan setelah selesai.
Baca Juga: Belum Terima BLT Tahap II yang Telah Cair Kemarin, Menaker Sarankan Hal Ini untuk Para Pegawai
"Jadi catatannya untuk pengadaan darurat kami sudah mengembangkan SPSE LKPP yang sifatnya terpusat. Dan ini sudah ada Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 yang intinya bahwa proses pengadaan darurat itu dilakukan manual tanpa SIRUP. Lalu setelah selesai baru dicatatkan," ujar Emin.
Selanjutnya Emin tekankan penggunaan katalog harga sebagai bentuk yang lebih transparan.
Jadi kenapa transparansi alkes ini kok judulnya katalog? Karena memang hari ini kalau bicara tentang transparansi harga adanya di katalog. Kalau tender hanya bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu," ujar Emin.
Baca Juga: Ambil Sabu-Sabu dari Batang Pohon, Pengendar Narkoba di Kabupaten Bekasi Terancam 12 Tahun Penjara
Emin melanjutkan, katalog terbuka untuk produk maupun harga. Konsekuensinya siapapun bisa mengakses tanpa user id dan bisa membandingkan produknya.
Sementara itu, dengan konsolidasi dalam rencana pengadaan alkes, pembeli dapat menjumlahkan paket-paket pengadaan.
