Network
PR BEKASI – Jazuli Juwaini selaku Ketua Fraksi PKS, menilai rencana Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan standarisasi dan sertifikasi terhadap ulama menimbulkan kontroversi, kesalahpahaman, dan kegaduhan dalam kehidupan keberagaman di Indonesia.
Dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com RRI, menurutnya, secara substansi sebenarnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman dakwah adalah satu hal yang baik dan mutlak dilakukan oleh siapapun, terutama para pendakwah agama.
Hal tersebut menurutnya penting, agar para pendakwah dapat memberikan pencerahan dan peningkatan kualitas pemahaman serta pengalaman agama kepada umat dalam dunia yang terus berkembang.
Baca Juga: BP KNPI Malaysia Puji Langkah Anies Baswedan Lakukan PSBB Total: Pemerintah RI Harus Perbaiki Sistem
“Akan tetapi, menjadi persoalan ketika pemerintah campur tangan menentukan isi dan menerbitkan sertifikat,” ucap Jazuli Juwaini, Kamis, 10 September 2020.
“Hal ini bisa disalahpahami pemerintah mengontrol dakwah dan kehidupan beragama warga negara yang akan mengekang kebebasan dalam menjalankan agama sebagaimana dijamin oleh konstitusi,” tuturnya melanjutkan.
Jazuli Juwaini menerangkan, kekhawatiran tersebut bukanlah tanpa alasan, mengingat preseden ini juga pernah terjadi di masa lalu, di mana pemerintah dan aparat mengontrol kehidupan beragama dan hal itu sangat kontraproduktif.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Narasi Timor Leste Kini Nyatakan Siap Bergabung dengan NKRI
