Network
Akhirnya Majelasi Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menyatakan sikap menolak rencana Kementerian Agama tersebut.
Anggota Komisi I DPR RI tersebut pun mendukung sikap MUI. Sebagai wakil dari ormas-ormas Islam, sikap MUI mencerminkan dan merepresentasikan sikap ulama di Indonesia, sehingga sudah semestinya pemerintah mendengar dan mempertimbangkan dengan baik untuk mengruungkan rencana tersebut.
Menurut Jazuli Juwaini, sebagai langkah alternatif yang konstruktif, pemerintah cukup memberikan rambu-rambu dan pedoman umum bagaimana meningkatkan kesadaran dalam keberagaman dan kebangsaan.
Baca Juga: Cek Fakta: Hoaks Anies Baswedan Pegang Piagam Penghargaan Provinsi dengan Jumlah Covid-19 Tertinggi
Kemudian hal tersebut disosialisasikan dan disinergikan dengan program ormas keagamaan di seluruh Indonesia, sehinggi pelaksanaan peningkatan pemahaman dan kualitas dai diserahkan pada ormas-ormas keagamaan yang ada.
“Selama ini ormas-ormas keagamaan dan para pendakwah juga terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman materi dakwah yang berangkat dari rasa tanggung jawab dalam membimbing dan membina umat yang lebih baik,” tutur Jazuli Juwaini.
“Seharusnya ini yang didukung, difasilitasi, dan diperkuat oleh Pemerintah, bukan malah sepihak mengadakan sertifikasi,” katanya melanjutkan.
Baca Juga: Warga Palestina Kecewa karena Gagal Bujuk Liga Arab Kutuk Kesepakatan Normalisasi UEA-Israel
Sebelumnya, Kementerian Agama mengatakan bahwa sertifikasi penceramah bukan seperti sertifikasi profesi, namun merupakan program yang akan dijalankan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh agama dan penghulu di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang jumlahnya saat ini tercatat sekitar 50.000 untuk penyuluh dan 10.000 untuk penghulu.
Namun, program sertifikasi tersebut juga tidak bersifat mengikat, dan rencana tersebut tidak akan diikuti dengan kebijakan larangan penceramah yang tidak bersertifikat untuk berceramah.***
