Dinilai Rendahkan Presiden, Waketum Gerindra Minta Prabowo Temui Jokowi Nonaktifkan Anies Baswedan

- 10 September 2020, 21:57 WIB
Ilustrasi: Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Prabowo Subianto. (Setpres )
Ilustrasi: Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Prabowo Subianto. (Setpres ) /

Padahal, lanjut Arief Poyuono, masyarakat kini sedang mencoba bangkit kembali dalam era normal baru yang dicanangkan oleh Joko Widodo.

"Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," ucapnya.

Baca Juga: Dihantui Gelombang Kedua Covid-19, Negara-negara di Eropa Ini Akan Kembali Batasi Kegiatan Warganya

Sebelumnya, Anies Baswedan memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan PSBB total sebagaimana awal pandemi Covid-19 lalu.

Akibatnya, aktivitas perkantoran di Jakarta, mulai 14 September 2020 akan dilakukan dari rumah. Hanya ada 11 bidang esensial yang diizinkan beroperasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat.

Adapun alasan Anies Baswedan mengambil kebijakan ini karena penyebaran Covid-19 di Jakarta yang kian meluas, namun tidak mampu diimbangi dengan fasilitas kesehatan yang memadai.

Baca Juga: Dukung PJJ, Indosat Ooredoo Luncurkan API, Distribusikan Kuota Internet Gratis untuk Guru dan Siswa

Anies Baswedan mengklaim bahwa keputusan sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang pengendalian kesehatan menjadi prioritas utama ketika akan melakukan pemulihan ekonomi di situasi Covid-19 sekarang ini.

“Presiden menyatakan dengan tegas bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama. Dengan melihat kedaruratan ini, tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat segera mungkin,” ujar Anies Baswedan.***

Halaman:

Editor: Puji Fauziah

Sumber: RRI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah