Network
PR BEKASI - Kebijakan Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di DKI Jakarta pada 14 September 2020 memang menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak.
Menanggapi hal tersebut, meski sejumlah menteri secara tegas menolak keras kebijakan Anies Baswedan tetapi pemerintah pusat akan menyampaikan sikap resmi soal PSBB total DKI Jakarta pada Minggu, 13 September 2020.
Langkah tersebut harus diambil karena sejumlah unsur di pemerintah pusat ternyata berbeda sikap menanggapi langkah Anies Baswedan yang diistilahkan 'menginjak rem darurat'.
Baca Juga: Kehabisan Dana Kampanye, Donald Trump Galang Dana Lagi dari Donatur untuk Pilpres AS 2020
Menurut Doni Monardo, Ketua Satgas Covid-19 sekaligus Kepala BNPB, penerapan kembali PSBB total yang sudah diumumkan Gubernur DKI secara resmi akan diumumkan kembali ke media pada Minggu, 13 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB.
"Pengumuman yang disampaikan ke masyarakat Minggu, 13 September 2020, ada kepastian serta harmonisasi kepentingan pusat dan daerah. Paling pokok adalah keselamatan masyarakat," kata Doni Monardo dalam keterangan pers dari RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet, Sabtu, 12 September 2020, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.
Doni menyampaikan bahwa ada tiga menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju yang memberikan respons negatif terhadap keputusan Anies Baswedan tersebut.
Pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang menyoroti anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sesaat setelah pengumuman PSBB Total DKI Jakarta. Baginya, keputusan Anies 'menginjak rem darurat' sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara saat ini.
Baca Juga: Link Live Streaming Liga Inggris: Liverpool vs Leeds United Hari Ini, Sabtu, 12 September 2020
