Network
Kedua, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang juga menilai pemberlakukan PSBB total di wilayah DKI dapat berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang. Apalagi, peran Jakarta dalam aliran distribusi nasional sangat penting sekali.
Ketiga, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga tidak sependapat dengan diterapkannya kembali PSBB total untuk Jakarta. Dia mengatakan, kinerja industri manufaktur bakal kembali rontok jika keputusan Anies Baswedan tersebut dijalankan.
Walaupun mendapat tentangan dari tiga menteri ekonomi Indonesia maju, secara logika keputusan yang diambil oleh Anies Baswedan memang dianggap sudah tepat.
Mengingat, angka rataan kasus positif (positivity rate) Covid-19 di Jakarta adalah 13,2 persen atau di atas ketentuan aman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang harus di bawah angka 5 persen.
Baca Juga: Sukses Pecahkan Rekor Dunia Bertahan dalam Tumpukan Es Batu, Pria Ini Justru Minta Makan Es Krim
Selain itu, karena tingginya angka pertambahan kasus per harinya, dikhawatirkan para pasien Covid-19 tidak dapat tertangani dengan baik, mengingat keterbatasan tempat isolasi dan tempat tidur di ICU di rumah sakit.
Apalagi, jika kita mengingat kembali apa yang Presiden Joko Widodo sampaikan dalam "Sidang Kabinet Paripurna untuk Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Tahun 2021", Senin, 7 September 2020. Dalam sidang tersebut, Presiden menyampaikan bahwa kunci ekonomi yang baik adalah kesehatan yang baik.
"Kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik, akan menjadikan ekonomi yang baik. Jadi, fokus kita yang nomor satu adalah penanganan Covid-19," kata Presiden Joko Widodo.
Penanganan Covid-19 menjadi prioritas utama, karena setelah masalah kesehatan bisa ditangani dengan baik, pertumbuhan ekonomi akan mengikuti, menurut Jokowi.***
