Network
Oleh karena itu, layanan keberangkatan akan lebih sedikit seperti jamaah Jawa Timur yang hanya berangkat dari Bandara Juanda Surabaya.
Maka, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kepada penyelenggara ibadah haji dan umrah, yang tergabung dalam Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), untuk melakukan pengelompokkan ulang.
"Oleh karena itu tadi saya menyampaikan, kemungkinan ada regrouping (penggabungan), yang harus dipetakan oleh Amphuri pada Munas ke lima tahun ini," kata Khofifah, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.
Dalam acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) ke V Amphuri tahun 2020 di Kota Batu, Khofifah menyarankan agar regrouping ini segera dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan, apalagi kebijakan layanan haji dan umrah belum dibuka oleh Arab Saudi.
Baca Juga: Antisipasi Peningkatan Klaster Keluarga, Khofifah Indar Parawansa Tambah RS Darurat di Malang
"Sehingga pada Munas kali ini, relatif terpetakan opsi satu, opsi dua, opsi tiga. Nanti seluruh anggota Amphuri bisa membuat peta baru, dari kemungkinan perubahan kebijakan Kementerian Perhubungan," tutur Khofifah.
Khofifah juga mengatakan, kebijakan ini pernah dibahas bersama dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), terutama yang erat kaitannya dengan Bandara yang masih dalam pengerjaan di Kediri.
Khofifah berharap, bandara yang masih dalam pengerjaan di Kediri tersebut ke depannya bisa menjadi Bandara Internasional.
Dirinya juga mengungkapkan, karena sejumlah bandara berubah status maka perlu adanya proses pengkajian yang lebih dalam untuk permasalahan keberangkatan haji dan umrah.
Baca Juga: Pembangunan Desa Jalan di Tempat, DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Akurasi Data
