Network
PR BEKASI - Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian atau lembaga untuk tetap terintegrasi dalam berbagai programnya.
Program yang dimaksud antara lain berupa penanggulangan kemiskinan dan peningkatan ekonomi desa.
Menurutnya, pandemi Covid-19 bisa menjadi wadah dan momentum untuk memperbaiki dan mereformasi strategi transformasi ekonomi desa.
Baca Juga: Anda Wajib Tahu, Asosiasi Medis Ungkap Aktivitas-aktivitas yang Berisiko Tularkan Covid-19
“Ini saya minta ke semua kementerian jangan membuat program sendiri-sendiri yang lepas-lepas, tidak terintegrasi, dan tidak terpadu,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas secara virtual pada Kamis, 24 September 2020.
Jika setiap kementerian menjalankan program penanggulangan kemiskinan secara sendiri-sendiri, Jokowi menilai hasilnya tak akan terlihat.
Sebaliknya, jika tiap kementerian saling terintegrasi, maka dampaknya akan signifikan.
Jokowi mencontohkan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi (Kemendes PDTT) bisa mengawasi penggunaan dana desa.
Baca Juga: Akui Dekat dengan Jordi Onsu, Cita Citata: Iya, Tapi Jarang Ketemu
Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bisa menyediakan infrastruktur dasar di desa.
“Kementerian Perhubungan terkait konektivitasnya, Kementerian Sosial mengenai penanganan warga yang kurang mampu, Kementerian Koperasi dan UKM bisa menangani sektor usaha kecil dan usaha mikro,” ucapnya.
Semua ini harus dituangkan dalam strategi besar. Artinya, menurut Jokowi, tiap kementerian perlu berkomunikasi satu sama lain dalam penyusunan strategi tersebut.
Tak hanya itu, Jokowi juga mengingatkan jajaran menterinya untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat desa
Baca Juga: Akui Dekat dengan Jordi Onsu, Cita Citata: Iya, Tapi Jarang Ketemu
Bukan apa-apa, desa kini menjadi salah satu penyangga ekonomi di tengah pandemi virus corona, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari PMJ News, Jumat, 25 September 2020.
“Pandemi bukan hanya menghantam perkotaan tapi juga pedesaan, ketika terjadi krisis di perkotaan, maka desa menjadi penyangga, jadi buffering karena terjadi perpindahan arus penduduk dari kota ke desa, jadi bukan urbanisasi tapi ruralisasi,” ucapnya.
Jokowi menegaskan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) harus memastikan Dana Desa digunakan secara produktif.
Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan infrastruktur dasar, Kementerian Perhubungan menyiapkan konektivitas, dan Kementerian Sosial menangani warga yang kurang mampu.
Baca Juga: Dikonfirmasi Positif Covid-19, Zlatan Ibrahimovic: Virus Corona Terlalu Berani Menantangku
Sedangkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) berupaya meningkatkan sektor usaha kecil dan usaha mikro (UMKM).
Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta beberapa hal yang harus diperhatikan terkait transformasi ekonomi perdesaan.
Untuk jangka pendek, semua skema program yang berkaitan dengan jaring perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, harus dipastikan tepat sasaran dan berjalan efektif.
Sehingga bisa diterima oleh masyarakat desa yang terdampak Covid-19 dan yang sangat membutuhkan.***
