Network
Karena semua calon bisa mencitrakan dirinya religius dan itu sah-sah saja.
Sementara untuk politik uang, Irwan Prayitno menyebut pemilih di Sumbar mungkin saja mau menerima uang yang disodorkan oleh tim para calon Kepala Daerah. Namun, untuk pilihan di dalam politik pencoblosan, belum tentu terpengaruh untuk memilih yang bersangkutan.
“Uangnya diambil, tapi pilihannya tetap sesuai hati. Jadi memang tidak efektif,” kata Irwan Prayitno menambahkan.
Ia tidak memungkiri bahwa ada kemungkinan oknum tim Kepala Daerah yang tetap menoba memainkan ‘kartu’ poliik uang.
Baca Juga: Jadi Perbincangan Hangat Warganet di Twitter, Habib Nabiel Bantah DN Aidit Keturunan Habaib
Akan tetapi, ia percaya Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Sumbar hingga jajaran ke tingkat kelurahan bisa megantisipasi hal itu karena terbukti melanggar aturan.
Sebelumnya, Bawaslu melakukan pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 di tingkat daerah.
Berdasarkan data yang dimutakhirkan pada September 2020, Sumbar menjadi Provinsi yang dinyatakan paling rawan dalam konteks materi kampanye SARA dan Politik uang.
Baca Juga: Tetap Waspada, LIPI sebut Gempa dan Tsunami Raksasa Akan Terjadi secara Berulang-ulang
Selain itu, Bawaslu juga mengatakan kerawanan dalam aspek materi kampanye yakni adanya potensi penggunaan konten dengan unsur identitas SARA, ujaran kebencian, hoaks, dan kampanye hitam pada tujuh Kabupaten/Kota.
