Network
PR BEKASI – Gubenur Sumatra Barat (Sumbar), Irwan Prayitno menyatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan adanya Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada (Pemilikan Kepala Daerah) 2020.
Dalam indeks tersebut, Sumatra Barat menjadi Provinsi dengan wilayah paling rawan dalam konteks materi kampanye suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta politik uang.
“Berdasarkan pengalaman dan pengamatan, untuk konteks Pilkada, Sumbar tidak akan terpengaruh oleh kampanye SARA dan politik uang. Dua hal itu tidak laku di sini,” kata Irawan Prayitno di Padang, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Baca Juga: Viral Warga Bekasi Ceburkan Diri ke Gorong-gorong, Tri Adhianto: Contoh agar Kita Tidak Menyerah
Ia mengatakan bahwa dirinya sudah melewati dua kali Pilkada Serentak pada 2010 dan 2015.
Selama menjabat sebagai Gubernur 10 tahun, ada beberapa kali Pemilu (pemilihan umum) yang dilewati sehingga ia mengaku cukup memahami karakter orang Sumbar dalam memilih calon pemimpin.
Diketahui pada Pilkada Serentak 2020, terdapat pemilihan calon Kepala Daerah yang akan berlaga di 13 Kabupaten atau Kota serta Provinsi sangat homogen.
Irwan Prayitno menegaskan kondisi tersebut berbeda misalnya dengan Pilkada DKI Jakarta yang lalu, ungkapnya. Sehingga membuat kampanye bermateri SARA tidak akan efektif di Sumatra Barat.
Baca Juga: Bentrokan Antar Dua Ormas di Bekasi Viral di Medsos, Diduga Gara-gara Ditagih Uang Lapak Dagang
