Network
PR BEKASI - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menilai, pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker menjadi UU Cipta Kerja pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu, pantas menjadi kontroversi.
Pasalnya, meski telah diprotes banyak kalangan, terutama dari kaum buruh, pembahasan dan kemudian pengesahan RUU itu tetap jalan terus dan dilakukan dengan secepat kilat.
Menurut Fadli Zon, meskipun semangatnya baik, sejak awal dirinya menilai pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran.
Baca Juga: Kasus COVID-19 Global Tembus Angka 36 Juta, Simak Kondisi Terkini Beberapa Negara di Dunia
"Disebut tidak tepat waktu, karena saat ini kita sedang berada di tengah pandemi. Prioritas utama mestinya isu kesehatan dan kemanusian, seperti yang dikatakan Presiden," kata Fadli Zon, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube Fadli Zon Official, Kamis, 8 Oktober 2020.
Menurut Fadli Zon, pengesahan UU Cipta Kerja tidak tepat sasaran karena jika tujuannya mendatangkan investasi, karena yang jadi hambatan investasi dengan apa yang dirancang oleh Omnibus Law ini sama sekali tidak sinkron.
"Memang yang disorot adalah perizinan dan aturan yang tumpang tindih. Menurut World Economic Forum (WEF), kendala utama investasi di Indonesia adalah korupsi, inefisiensi birokrasi, ketidakstabilan kebijakan, dan regulasi perpajakan. Tapi yang disasar Omnibus Law kok isu ketenagakerjaan? Bagaimana ceritanya? Jadi, antara diagnosa dengan resepnya sejak awal sudah tidak nyambung," tutur Fadli Zon.
Baca Juga: Proses Uji Klinis Hampir Selesai, Wiku Adisasmito: Vaksin COVID-19 Dipastikan Aman Sebelum Disuntik
Dirinya mengaku bisa memahami, kenapa saat ini banyak masyarakat yang gelisah dan marah terhadap Omnibus Law. Karena mereka melihat kepentingan dan suara mereka sama sekali kurang diperhatikan.
