Network
"Ini tidak benar juga kalau hanya dibebankan kepada yang pangkatnya kecil-kecil. Tentunya mereka bisa berkembang ini kan ada kesempatan yang diberikan kepada pimpinannya. Masa sih seperti itu tidak diketahui pimpinannya, ngumpet-ngumpet seperti apa pun pasti diketahui," kata Nuning.
Nuning mengatakan, penegakan terhadap kasus seperti ini harus dilakukan di lingkungan TNI dan juga Polri.
"Saya melihatnya seperti ini, kalau itu mau ditegakkan, ya bukan hanya TNI tetapi di Polri juga lah," ujar Nuning.
Menurut Nuning, seharusnya dalam proses seleksi awal baik di TNI dan Polri dilakukan juga tes orientasi seksual.
Baca Juga: Heboh Isu Kelompok LGBT, Polri Akan Tindak Tegas Anggotanya yang Tergabung
"Tidak ada (aturan tegas soal LGBT), apalagi pas waktu tes psikologi, itu kan bisa ketahuan. Itu harusnya disertakan tes orientasi seksual juga. Dari awal seharusnya, tetapi kalau sudah di tengah-tengah, orangnya sudah naik pangkat, sudah menduduki suatu jabatan, itu tentunya bisa berkembang begitu lama. Terus sekarang ketahuan, itu tentu ada ruang yang diberikan hingga mereka berkembang. Kalau tidak ada ruang, tidak ada lingkungan yang mendukung, mereka tidak akan lakukan hal itu," tutur Nuning.
Nuning menekankan, yang paling penting sekarang adalah harus ada aturan tegas dalam proses seleksi awal, bukan hanya di tubuh TNI tapi juga Polri.
"Jadi orang tahu kalau orientasi seksualnya sudah LGBT ya dia tidak mengikuti seleksi TNI/Polri, secara otomatis dia tidak begitu, karena dia tau lingkunganya tidak mendukung," kata Nuning.***
