Network
PR BEKASI – Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai bahwa dalam kurun satu tahun, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah berhasil menanggulangi COVID-19 dengan cukup baik.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.co.id pada Selasa, 20 Oktober 2020, menurut Rahmad Handoyo, angka sembuh Corona terus meningkat bahkan di atas rata-rata dunia.
Untuk itu, menurutnya, semua pihak diimbau bersatu membantu pemerintah dalam mengendalikan COVID-19.
Baca Juga: Indonesia Impor Vaksin Covid-19 dari 3 Produsen Tiongkok, MUI Belum Bisa Pastikan Kehalalannya
“Dengan satu tahun ini saya kira pak Jokowi sudah berusaha keras menggelontorkan ratusan triliun rupiah untuk penanggulangan sosial, penanggulangan pandemi, baik kesehatan maupun ekonomi. Saya kira parlemen harus ikut mengawasi,” kata Rahmad.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengungkapkan bahwa soal Omnibus Law Cipta Kerja, diha rapkan masyarakat dapat berfikir positif.
Menurutnya, bahwa kebijakan tersebut dilahirkan memang untuk membuka lapangan kerja, menghilangkan tumpang tindih perizinan, kemudian mengefesiensikan birokrasi, dan sebagainya.
Baca Juga: Kritik Usulan MUI Soal Masa Jabatan Presiden, PA 212: Politik Praktis Demi Dukung Ma'ruf Lebih Lama
Ia juga menjelaskan, bagi kelompok masyarakat yang tidak sependapat dengan UU Cipta Kerja, bisa segera mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Karena menurutnya, itu merupakan hak konstitusionalnya.
“Marilah kita manfaatkan ruang hukum yang sudah diberikan oleh konstitusi kita. Masih ada Mahkamah Konstitusi. Ini untuk melindungi saudara kita yang kemungkinan terpapar COVID-19 dalam demo,” kata Rahmad.
Baca Juga: Tanggapi Usulan Fatwa Masa Jabatan Presiden Selama 7-8 Tahun, Irma Suryani: Saya Kira Sah-sah Saja
Diketahui, sejak disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja sebagian elemen masyarakat menyatakan penolakannya dengan melakukan demonstrasi.
Kebijakan tersebut dinilai hanya akan menguntungkan para pengusaha saja, selain itu mereka juga sangat menyayangkan cara yang ditempuh DPR RI dalam memutuskan suatu kebijakan di tengah pandemi COVID-19 ini.
Karena, mereka menilai bahwa tidak memprioritaskan hal yang seharusnya lebih diutamakan untuk menjadi perhatian pemerintah pada saat ini.***
