Tanggapi Usulan Fatwa Masa Jabatan Presiden Selama 7-8 Tahun, Irma Suryani: Saya Kira Sah-sah Saja

PR BEKASI - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan fatwa tentang masa jabatan presiden selama 7-8 tahun untuk satu periode, dan tak bisa dipilih lagi pada periode selanjutnya.

Usulan fatwa tersebut akan dibawa dan dibahas bersama dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) MUI yang digelar 25-28 November 2020, di Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Politikus Nasdem non aktif Irma Suryani Chaniago menjelaskan, sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam.

Baca Juga: MUI Usulkan Fatwa tentang Masa Jabatan Presiden Jadi 7-8 Tahun, Peneliti: Tidak Ada Urgensinya

Di antaranya, mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.

"Jika kita baca tugas dan fungsi MUI, fatwa yang dikeluarkan harusnya disesuaikan dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum di atas," kata Irma Suryani, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI, Selasa, 20 Oktober 2020.

Dirinya juga menilai, usulan fatwa masa jabatan presiden itu sah-sah saja.

Baca Juga: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Sahroni Apresiasi Pemerintah dalam Menuntaskan Hukum dan HAM

"Namun sebagai usulan, saya kira sah-sah saja. Karena negara ini bukan dibentuk atas dasar fatwa, tapi atas dasar kesepakatan bersama yang diatur melalui undang- undang, dan undang-undang dibuat oleh DPR dan pemerintah," kata Irma.