Network
Fadli Zon juga mengungkapkan, dia tidak melihat kebijakan Omnibus Law tersebut sebentuk kebijakan deregulasi.
“Deregulasi adalah kebijakan yang dimaksudkan untuk memberi keleluasan pada mekanisme pasar. Tapi Omnibus Law yang kemarin disahkan dan juga paket-paket kebijakan ekonomi yang jumlahnya tak masuk akal, tidak tepat disebut deregulasi. Yang tepat mungkin, bisa dikatakan sebagai konsolidasi kekuasaan presiden,” tutur Fadli Zon.
Jadi menurutnya, alih-alih menciptakan kepastian dan stabilitas, Omnibus Law sudah terbukti hanya akan melahirkan konflik dan instabilitas saja.
Hal itu dilihat dari banyaknya aksi demonstrasi yang dilakukan kalangan buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya.
Baca Juga: Setahun Beban Rakyat Kian Berat, Fadli Zon Beberkan 4 'Dosa' Jokowi-Ma'ruf Terasa Sampai Anak Cucu
Kemudian beban yang ketiga adalah beban perpecahan. Fadli Zon mengatakan, saat ini, pemerintah masih bermain-main dengan sejumlah isu sensitif keagamaan.
Misalnya, Menteri Agama berkali-kali membuat umat Islam marah karena sejumlah ucapan dan kebijakannya.
"Pancasila yang seharusnya menjadi alat pemersatu, melalui draf RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) justru membuat marah banyak orang dan bahkan menjadi pemecah belah,” ucap Fadli Zon.
Fadli Zon menilai, seharusnya di periode kedua ini, Presiden Jokowi belajar membangun pemerintahan yang berusaha untuk melakukan proses rekonsiliasi, bukan mempertajam segregasi.
Baca Juga: Bioskop di Jakarta Mulai Dibuka Lagi Hari Ini, Jangan Lupa Pakai Masker dan Jaga Jarak!
