Network
Selain utang luar negeri, tahun ini pemerintah juga telah menerbitkan Global Bond sebesar 4.3 miliar dolar US dengan tenor 30 tahun. Artinya, utang ini akan jatuh tempo pada tahun 2050.
"Jadi, jangankan mengurangi beban rakyat dan negara. Pemerintahan justru sedang melarikan sebagian persoalan menjadi beban bagi anak cucu kita nanti. Warisan gunungan utang,” ujar Fadli Zon.
Menurut Fadli Zon, total hutang pemerintah per Agustus lalu mencapai Rp5.594,9 triliun, setiap orang Indonesia saat ini menanggung utang negara sebesar Rp20.5 juta.
Lalu yang kedua adalah beban hukum. Menurut dia, kerusakan tatanan hukum di era pemerintahan Jokowi sangat kasat mata.
Baca Juga: Makan Mi yang Disimpan Lebih dari Setahun di Kulkas, Sembilan Anggota Keluarga Tewas Keracunan
“Dulu, di periode pertama, kita pernah disuguhi 16 paket kebijakan hukum dan ekonomi. Kini, di tahun pertama periode kedua, kita disuguhi Omnibus Law Cipta Kerja, satu undang-undang sapu jagat yang langsung memangkas 79 undang-undang lainnya di berbagai sektor yang berlainan," kata Fadli Zon.
Menurutnya, pola penerbitan regulasi semacam itu bukanlah bentuk terobosan hukum, melainkan bentuk pengrusakan hukum.
Sejauh yang pernah dipelajarinya, Fadli Zon melihat bahwa Omnibus Law di negara lain paling banyak mengubah 10 undang-undang, tapi kebanyakan kurang dari jumlah itu.
"Itu pun perlu digarisbawahi, sebagian besar proses perumusan Omnibus Law umumnya, hanya mencakup satu isu atau bidang kerja, bukan menerabas berbagai bidang secara semena-mena," kata Fadli Zon.
Baca Juga: Tanda-tanda Kiamat Kecil Telah Bermunculan, Pahami 5 Trik Ini Agar Terhindar dari Fitnah Dajjal
