Network
PR BEKASI - Sebelumnya telah dijelaskan siapa saja yang menjadi prioritas dalam pemberian vaksin Covid-19 mendatang. Namun, kali ini pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan wilayah mana saja yang akan menerima vaksin terlebih dahulu.
Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa vaksinasi akan ditentukan berdasarkan wilayah.
Airlangga menjelaskan bahwa daerah-daerah dengan zona merah akan mendapat prioritas utama.
Baca Juga: Sambut Tantangan KSPI, PKS Mengaku Siap Jadi Inisiator Pelaksanaan Legislative Review Omnibus Law
"Pertama dalam roadmap vaksinasi akan ditentukan. Tetapi kita ada daerah-daerah yang zona merah," katanya.
"Daerah dengan zona merah penularannya terbesar seperti Sumatera Utara, Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan. Dan ada tiga daerah khusus yaitu, Aceh, Papua, dan Papua Barat," tuturnya, dalam konferensi pers di Gedung Graha BNPB, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2020, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari PMJ News.
Saat ini sambil menunggu vaksin tersedia, Airlangga berharap masyarakat tetap patuh menggunakan masker.
Baca Juga: Karni Ilyas Sempat Umumkan ILC Tidak Tayang, Fadli Zon: Ganti Judul Saja 'Indonesia Laughing Club'
"Yang paling efektif untuk mencegah adalah menggunakan masker. Sambil menunggu vaksin, menggunakan masker itu perlindungan utama," ucapnya.
Perlu diketahui, pemerintah sudah menyiapkan siapa saja pihak yang akan disuntik vaksin pada tahap awal kemudian tahap kedua akan diperuntukkan bagi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat daerah sejumlah 5 orang.
"Kita akan prioritaskan, yakni garda terdepan itu terdiri dari tenaga medis, paramedis, pelayanan kesehatan, termasuk TNI/Polri dan aparat hukum. Jumlahnya sekitar 3.5 juta," ucap Airlangga Hartarto.
Baca Juga: Aksi Buang Sampahnya ke Kalimalang Viral, Pelaku Menyerahkan Diri ke Polisi
Bagi tenaga pendidik dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan Dosen baik di negeri maupun swasta akan dibagikan untuk sebanyak 4.3 juta orang.
Setelah itu adalah aparat pemerintah pusat dan daerah legislatif sebanyak 2.3 juta orang dan terakhir untuk penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebanyak 96 juta orang yang akan ditanggung biaya vaksinnya oleh pemerintah.
"Ini akan kita bagikan kepada masyarakat yang berusia 19 sampai 59 tahun. Totalnya adalah 160 juta, berdasarkan vaksin yang ada perlu dua dosis (tiap orang) sehingga butuh 320 juta," ucap Airlangga Hartarto.
Baca Juga: Kepercayaan Publik Tinggi, Komandan Minta Korps Marinir Lakukan Pendekatan Humanis Saat Unjuk Rasa
Hal tersebut juga diperjelas Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam siaran publiknya pernah mengatakan bahwa jika vaksin sudah tersedia, maka prioritas vaksin Covid-19 jatuh pada kelompok tenaga kesehatan, pelayanan publik, TNI atau Polri, dan seluruh tenaga pendidik.
Menkes Terawan juga menegaskan bahwa para garda terdepan dan yang tidak mampu secara ekonomi akan dibayarkan vaksinnya oleh pemerintah, termasuk di dalamnya masyarakat peserta Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan.
"Mereka yang di garda terdepan dan peserta Penerima Bantuan Iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya vaksinnya oleh pemerintah." ujar Menkes Terawan.***
