Network
"Kenapa mereka dulu, itu harus dijelaskan, mengapa mereka mendapatkan prioritas, selain itu juga masalah yang berkaitan dengan ada yang gratis, ada yang mandiri atau bayar sendiri juga pengenaan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung dengan cermat," kata jokowi menambahkan.
Sementara itu, sebelumnya Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sebanyak 160 juta orang akan menerima vaksin dengan ketersediaan 320 juta dosis vaksin.
Baca Juga: Jadi Primadona Global, Geliat Budidaya Komoditas Udang Indonesia Terus Meningkat
Diagendakan vaksin akan dilakukan untuk garda terdepan seperti medis dan paramedis, pelayan publik TNI/Polri, aparat hukum sejumlah 3.497.737 orang.
Kemudian untuk masyarakat, perangkat daerah, sebagai pelaku ekonomi berjumlah 5.624.010.
Selanjutnya Seluruh tenaga pendidik (4.361.197 orang), Aparatur pemerintah (2.305.689 orang), peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (86.622.867 orang), dan masyarakat dan pelaku perekonomian lain berusia 19-59 tahun (57.548.500 orang).***
