Network
PR BEKASI - Lurah Petamburan Setiyanto mendapatkan hasil reaktif usai menjalani tes cepat dengan metode swab antigen, pada Selasa, 17 November 2020.
Tes cepat tersebut dilakukan sebelum dirinya mengikuti proses klarifikasi di Polda Metro Jaya terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan di dua acara yang digelar oleh Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab pada Sabtu, 14 November 2020 lalu.
Setiyanto pun dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan lanjutan yaitu tes usap, guna memastikan dirinya terinfeksi Covid-19 atau tidak.
Baca Juga: Bandingkan Kasus Prokes HRS dengan Pilkada, Marzuki Alie Sindir Anies: Jangan Contoh yang Tidak Baik
Hasil pemeriksaan Setiyanto pun keluar pada Rabu sore, 18 November 2020, dan dia dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19.
Penelusuran kasus pun akan dilakukan oleh Puskesmas Tanah Abang kepada para kontak erat, khususnya yang bekerja di Kelurahan Petamburan.
Atas temuan tersebut, Pemerintah Kota Jakarta Pusat lantas menutup pelayanan dan operasional Kantor Kelurahan Petamburan.
Baca Juga: Punya 14 Anak Laki-Laki, Pasangan Suami Istri Ini Bahagia karena Akhirnya Punya Anak ke-15 Perempuan
"Betul Lurah positif. Jadi, mulai tiga hari ke depan kelurahan kita tutup," kata Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 18 November 2020, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Dia menjelaskan, penutupan ini sesuai dengan Pergub DKI yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi.
Dia juga mengatakan, selama penutupan berlangsung akan dilakukan disinfeksi di dalam Gedung Kelurahan Petamburan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Anies Baswedan Dicecar 33 Pertanyaan, Riza Patria Minta Masyarakat Tidak Perlu Berspekulasi
Sementara itu, Sekretaris Kelurahan Petamburan Sunardi mengatakan, selama penutupan berlangsung pelayanan yang sifatnya tatap muka ditiadakan.
Meski demikian, pelayanan secara daring tetap dapat berlangsung, dan pihak kelurahan juga menyiapkan layanan kotak untuk masyarakat (drop box).
Sehingga tidak ada pelayanan yang dialihkan ke kelurahan lain atau pun ke kecamatan.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Sebut Digitalisasi UMKM Bentuk Nyata Dua Agenda Besar Pemerintah
"Pelayanan tatap muka ditiadakan, tap.i kita siapkan pelayanan 'drop box'. Jadi masyarakat yang butuh urus administrasi bisa langsung taruh berkas-berkasnya untuk diproses di 'drop box' itu," ujar Sunardi.***
