Network
PR BEKASI – Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menyebutkan bahwa pemerintah tidak konsisten dalam menangani Pandemi Covid-19, terutama dalam penegakan protokol kesehatan.
Bahkan Fadli Zon menuturkan bahwa inkosistensi penangan Covid-19 terjadi sejak awal, mulai dari pejabatnya sendiri.
“Penanganan Covid-19 ini sudah inkosisten sejak awal,” kata Fadli Zon saat menjadi narasumber dalam program Mata Najwa, Rabu, 18 November 2020 dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Youtube Mata Najwa.
Baca Juga: Fadli Sebut Harusnya Para Menteri yang Dipidanakan Bukan Anies, Dany: Gubernur Kalo Dijewer ya Wajar
“Mulai dari para pejabatnya, pejabat yang berwenang, penindakannya. Dan inkonsitensi itu terlalu banyak, bisa jadi buku sendiri,” katanya.
Fadli Zon mencontohkan, inkonsistensi itu terlihat dari pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang awalnya mengizinkan penjemputan Habib Rizieq tapi beberapa hari kemudian meminta polisi bertindak tegas.
Lebih lanjut, Fadli Zon menilai inkonsistensi terlihat pada pernyataan Mahfud soal Inpres Nomor 6 yang di satu sisi memberi penekanan, di sisi lain tidak ada sanksi pidana.
Baca Juga: RI-AS MoU Kerjasama Investasi Investasi Serta Pengadaan Barang dan Jasa 750 Dolar
Jawaban itu disanggah oleh Presenter Najwa Shihab bahwa dalam faktanya ada dalam UU Karantina menyebut pasal 93 yang memberikan sanksi pidana.
