Network
PR BEKASI - Politisi Fraksi Gerindra Fadli Zon kembali menanggapi ramainya isu pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi saat ini akibat dua acara yang menyeret nama Imam Besar Front Pembela Islam (IB FPI) Habib Rizieq Shihab dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dalam pernyataannya, Fadli Zon menyebut ada pihak-pihak yang menurutnya sedang mencari-cari kesalahan yang dilakukan dua tokoh tersebut karena alasan ketidaksukaan.
Meski tidak menyebut siapa pihak yang dimaksud, Fadli Zon menjelaskan ada upaya untuk melakukan penjatuhan dan pemberhentian dengan terus mencari kesalahan.
Baca Juga: Segudang Prestasi dan Inovasi, Irjen Pol Fadil Imran Resmi Dilantik Menjadi Kapolda Metro Jaya
"Jadi ini yang terjadi pada Gubernur DKI Anies Baswedan dan juga kepada Habib Rizieq, ini karena ada otak yang kotor, mereka tidak suka kepada dua orang ini, dicari-cari. Ya adalah ya mereka kemudian merekayasa bagaimana supaya ini dijatuhkan, diberhentikan, dan dicari-cari kesalahan-kesalahannya," kata Fadli seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Talk Show tvOne "Dua Sisi".
Sementara menurutnya banyak kasus lain yang juga membuat kerumunan, seperti Pilkada dan kerumunan pada saat unjuk rasa penolakan terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law beberapa waktu lalu.
"Padahal rakyat ini melihat sekarang, rakyat ini melihat terlalu banyak, kalau mau dilihat kerumunan-kerumunan, perkumpulan perkumpulan dari Pilkada, demonstrasi Omnibus Law aja puluhan ribu orang dan kalau kita lihat judulnya 'langgar protokol kesehatan, Anies bisa dipidana', memangnya yang melanggar protokol kesehatan Anies, itu dari logika otak aja udah ga masuk," kata Fadli.
Sebab itu dalam kesimpulannya, yang terjadi saat ini, menurutnya justru dapat menciptakan kegaduhan.
Baca Juga: Cari Titik Terang Pemeran dalam Video Syur Mirip Gisella Anastasia, Polisi Panggil Ahli Forensik
"Jadi ini cara mencari-cari kesalahan yang menurut saya justru akan menciptakan kegaduhan baru," tuturnya.
Lebih lanjut dalam kesempatannya, ia mengatakan bahwa ada upaya untuk memberhentikan kepala daerah.
"Apalagi kemudian ada ancaman-ancaman pemberhentian, ini kan elected official (pejabat terpilih) seperti yang dikatakan. kita tahu bagaimana hiruk-pikuknya ketika ada pemilihan pilkada DKI 2017 ya, dan mau seenaknya (melakukan pemberhentian)," kata Fadli Zon.
Sebelumnya, isu pemberhentian muncul melalui instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait potensi pencopotan kepala daerah yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan.
Instruksi itu itu dilakukan salah satunya atas dasar menindaklanjuti arahan Presiden untuk menegaskan konsistensi kepatuhan (pencegahan) COVID-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat.***
