Network
PR BEKASI – Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor, Luqman Hakim turut menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait fenomena massa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.
Jusuf Kalla menilai situasi ini terjadi lantaran ada kekosongan kepemimpinan. Hingga persoalan Habib Rizieq pun menyita perhatian publik bahkan harus melibatkan polisi dan TNI.
“Kenapa masalah Habib Rizieq begitu hebat permasalahannya sehingga polisi, tentara turun tangan, seperti kita menghadapi goncangan,” kata Jusuf Kalla saat menjadi pembicara di webinar kebangsaan di YouTube PKS TV, Jumat, 20 November 2020.
Baca Juga: Aksinya Berbuah Manis, Anji Akan Bangun Fasilitas Toilet di Kawasan Radio Malabar Gunung Puntang
“Kenapa itu terjadi? Ini menurut saya, karena ada kekosongan pemimpin. Kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas,” sambung Jusuf Kalla.
Akibatnya masyarakat mencari alternatif lain yang dinilai mewakili aspirasi mereka.
“Begitu ada pemimpin yang kharismatik, katankanlah atau ada yang berani memberikan alternatif maka orang mendukungnya,” tutur Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla mengatakan fenomena ini merupakan indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dari sistem demokrasi Indonesia. Masyarakat dinilai mulai kehilangan kepercayaan kepada pemimpin termasuk wakil di DPR.
“Kenapa ratusan ribu orang itu, kenapa tidak percaya DPR untuk berbicara? Kenapa tidak dipercayai partai-partai khususnya partai Islam untuk mewakili masyarakat itu, kenapa masyarakat memilih Habib Rizieq untuk menyuarakan, yang punya aspirasi,” ujar Jusuf Kalla.
Baca Juga: Aksinya Berbuah Manis, Anji Akan Bangun Fasilitas Toilet di Kawasan Radio Malabar Gunung Puntang
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi bahan evaluasi semua pemangku kepentingan, khususnya partai-partai Islam.
“Ada kekosongan suatu sistem, atau cara demokrasi, khususnya dalam ideologi keislaman, yang kemudian diisi Habib Rizieq,” ucap Jusuf Kalla.
Penyataan itu pun mendapatkan tanggapan dari Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor sekaligus Anggota DPR RI Fraksi PKB, Luqman Hakim.
Melalui Twitternya, Luqman Hakim mempertanyakan pernyataan kekosongan kepemimpinan yang disampaikan Jusuf Kalla.
Baca Juga: Buntut Kerumunan di Acara Habib Rizieq, Klaster Covid-19 Muncul di Petamburan
“Kekosongan kepemimpinan? Ah bisa aja @Pak_JK ini becandanya…” kata Luqman Hakim dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitternya @LuqmanBeeNKRI pada Minggu, 22 November 2020.
Kekosongan kepemimpinan? Ah bisa aja @Pak_JK ini becandanya... https://t.co/M29yJYxLSL— Luqman Hakim (@LuqmanBeeNKRI) November 22, 2020
Sebelumnya, pernyataan Jusuf Kalla pun mendapatkan tanggapan dari mantan aktivis 1998, Budiman Sudjatmiko.
Budiman Sudjatmiko mengungkap, pernyataan Jusuf Kalla tersebut seolah-olah mengkhianati perjuangan demokrasi pada 1988 lalu.
"Pak JK atau siapa pun jgn mengeluhkan ikhtiar baik dr masa lalu yg menghasilkan manfaat pd kalian di masa kini. Terlebih lagi mengangkangi masa depan dgn meludahi ihtiar baik masa lalu. Jgn meludahi tangan yg memberimu makan, meskipun ia tangan berkusta," ujar Budiman Sudjamitko dalam akun Twitternya @budimandjatmiko pada Minggu, 22 November 2020.
Baca Juga: Unggah Video Konser, dr. Tirta Sebut Jakarta Sibuk Sendiri dan Bali Harus Bangkit
Pak JK atau siapapun jgn mengeluhkan ikhtiar baik dr masa lalu yg menghasilkan manfaat pd kalian di masa kini. Terlebih lagi mengangkangi masa depan dgn meludahi ikhtiar baik masa lalu. Jgn meludahi tangan yg memberimu makan, meskipun ia tangan berkusta— Budiman Sudjatmiko (IG: budimaninovator) (@budimandjatmiko) November 22, 2020
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengungkap, dirinya bersama pejuang aktivis 1998 yang memperjuangkan demokrasi saat kediktatoran Soeharto tidak berandai-andai dapat menghasilkan demokrasi yang sempurna.
Budiman Sudjatmiko menambahkan, aktivis 1998 bukan demokrat yang 'baik' jika indikator demokrasi yang baik adalah mendukung Habib Rizieq.
"Saat generasi kami memperjuangkan demokrasi, kami tak berandai2 kesempurnaan tp terus memperbaiki. Bahkan bisa mengantar bpk 2 kali jd Wapres. Jika ukurannya mendukung orang2 kesayangan pak JK yg tak cakap, kami bukan demokrat yg 'baik'," tutur Budiman Sudjatmiko.***
