PR BEKASI – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, beberapa waktu lalu sempat mendapatkan beberapa komentar mengenai program baru yang digagasnya, yaitu POP (Program Organisasi Penggerak).
POP merupakan program yang dibuat untuk mendorong hadirnya sekolah penggerak yang melibatkan peran dari berbagai organisasi yang ada di Indonesia.
Nadiem Makarim juga mengatakan bahwa selama ini terjadi kesalahpahaman mengenai POP yang dianggap sebagai program pelaksanaan yang mengalokasikan dana pemerintah untuk suatu program.
Baca Juga: Demi Dapat Bantuan RP2,4 Juta, Warga Rela Berdesakan Daftar UMKM ke Kantor Desa Tambun Selatan
“Itu salah. Program POP adalah semacam sayembara tentang jurus-jurus berbagai organisasi untuk meningkatkan numerasi dan literasi. Model-model dari berbagai organisasi itu akan dipelajari dan dipetik untuk menjadi program nasional bila berhasil,” ucap Nadiem Makarim, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara
Akibat kesalahpahaman ini, POP sebelumnya menuai kontroversi dan menyebabkan tiga organisasi besar yang sudah lama berkiprah di dunia pendidikan Indonesia menyatakan keluar dari program tersebut.
Pihak yang menyatakan keluar di yakni Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, dan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI).
Akhirnya setelah berdiskusi lebih lanjut mengenai penjelasan POP, PBNU bersedia untuk kembali bergabung dan Nadiem Makarim mengharapkan organisasi lainnya juga bisa menyusul.
Baca Juga: New York Fashion Week Tetap Digelar Meski di Tengah Pandemi COVID-19
Setelah mengalami proses panjang dan berbagai komentar dari berbagai pihak, akhirnya Mendikbud, Nadiem Makarim, memutuskan untuk menunda POP yang awalnya akan dilaksanakan pada 2020 menjadi tahun 2021.
Keputusan ini diambil mengingat bahwa program POP sendiri masih membutuhkan waktu untuk dilakukan penyempurnaan yang disarankan oleh tiga organisasi yang menyatakan keluar tersebut.
“Merespons masukan PB PGRI, penundaan program POP akan direalokasikan untuk pandemi COVID-19 untuk membantu guru dalam bentuk pulsa pada masa pembelajaran jarak jauh,” ucap Nadiem Makarim pada saat rapat kerja dengan Komisi X DPR di Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2020.
Selain untuk penyempurnaan POP, program ini juga ditunda karena efek pandemi sehingga dana yang ada akan dialokasikan terlebih dahulu untuk membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh.***