PR BEKASI – Indonesia saat ini tengah menghadapi sebuah tantangan yang juga sekaligus sebagai kesempatan untuk memajukan bangsa.
Tantangan yang dimaksud adalah dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Indonesia memiliki satu keuntungan, yaitu memiliki bonus demografi yang mana usia produktif di Tanah Air akan sangat banyak.
Jika dimanfaatkan dan dikembangkan secara baik dan tepat maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.
Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong dan mempersiapkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di berbagai daerah.
Baca Juga: Bisa Perparah Gejala Covid-19, Tiga Teh Berkhasiat Ini Cocok untuk Redakan Penyakit Penderita Asma
SMK saat ini tengah disesuaikan dengan kebutuhan industri daerah masing-masing. Perombakan kurikulum dilakukan saat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK), Muhadjir Effendy, masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
“Jadi nanti yang menentukan kurikulum SMK bukan hanya pemerintah melainkan juga pelaku industri atau pemberi kerja. Bahkan kapasitasnya hingga 70 persen,” ucap Muhadjir Effendy, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs Kemenko PMK.
Peranan pemerintah daerah juga sangat penting karena jangan sampai ada SMK yang baru berdiri, namun belum terkoneksi dengan pelaku industri.
Menko PMK menyebutkan bahwa peran SMK dan pelaku industri harus berjalan beriringan agar sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan ketika siswa lulus dari sekolah.
Baca Juga: Realme 7 dan 7i akan Tersedia di Indonesia 19 September 2020, Simak Harga dan Spesifikasinya
Salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam membangun SDM yang unggul menuju Indonesia Maju adalah stunting.
Generasi Indonesia harus diperhatikan kebutuhan gizinya sejak dalam kandungan agar kelak ia bisa menjadi generasi yang unggul.
“Tantangannya adalah, jumlah kasus stunting di negara kita ini masih sangat tinggi. Bukan hanya itu, yang mengurusi soal stunting terdapat 17 kementerian, artinya ‘terlalu banyak tangan’ pada akhirnya kurang keurus. Hal ini sudah saya sampaikan kepada Presiden Jokowi agar dilakukan perombakan birokrasi sehingga jelas kementerian manakah yang paling bertanggung jawab dalam menangani hal ini,” tutur Muhadjir Effendy.
Baca Juga: Dongkrak Kesetaraan Gender di Berbagai Lini, PPPA Fokus Prioritas Pembangunan Pemberdayaan Perempuan
Pakar Ekonomi Hermanto Siregar menyebutkan bahwa banyak yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan memanfaatkan SDM dalam negeri.
Program Kemenko PMK bisa diserasikan dengan SDM dan SDA yang ada di Indonesia, misalnya Indonesia sangat kaya dengan pertanian sehingga industri-industri yang mengolah hasil bumi ini bisa didukung oleh pemerintah.***