Network
PR BEKASI - Baru-baru beredar sebuah draft perubahan kurikulum 2013 di aplikasi pesan WhatsApp, di mana pelajaran Sejarah akan dijadikan sebagai pelajaran yang tidak wajib dipelajari siswa SMA dan sederajat.
Hal itu pun kemudian mendapat tanggapan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, ia secara tegas membantah kabar tersebut.
Dirinya mengatakan bahwa penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan hingga tahun 2022.
Baca Juga: Detik-detik Gundam Setinggi 18 Meter di Jepang Mulai Bergerak, Dunia Robot Jadi Kenyataan
"Penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai tahun 2022. Pada 2021, kami akan melakukan berbagai macam prototyping di Sekolah Penggerak yang terpilih dan bukan dalam skala nasional. Jadi, sekali lagi tidak ada kebijakan apapun yang akan keluar di 2021 dalam skala kurikulum nasional. Apalagi, penghapusan mata pelajaran sejarah," tutur Nadiem Makarim di Jakarta, Minggu, 20 September 2020 seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto memberi apresiasi kepada Mendikbud Nadiem Makarim.
"Klarifikasi secara cepat dan langsung oleh Mendikbud kami apresiasi. Yang akan dilakukan Kemendikbud adalah upaya menjadikan sejarah sebagai hal yang sangat relevan bagi generasi muda," kata Hasto.
Baca Juga: Cek Fakta: 200 Orang di Apartemen Rusia Meninggal karena Covid-19
Menurutnya, sejarah harus ditampilkan dengan cara yang kreatif, menarik, dan penuh dialog tentang relevansi sejarah tersebut bagi tumbuhnya semangat nasionalisme.
Dia juga menilai, penjelasan dari Nadiem Makarim tersebut sangat penting sebagai bagian dari tanggung jawab komunikasi politik agar tidak ada persepsi yang salah atas setiap kebijakan pemerintah.
"Ke depan hal-hal yang belum final agar dikelola secara hati-hati supaya berbagai permutasi tersebut tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Pendidikan itu untuk masa depan," ujar Hasto.
Baca Juga: Banyak PK Koruptor Dikabulkan MA, KPK: Pengurangan Vonis Dapat Memperparah Korupsi di Indonesia
Hasto juga menjelaskan bahwa politik pendidikan itu penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebuah proses cetak biru menjadi bangsa pemimpin.
"Melalui pendidikan yang benar, pendidikan yang sarat dengan nation and character building, dan pendidikan yang memerdekakan, maka pendidikan adalah proses cetak biru dengan pijakan sejarah yang kuat, akan lahirlah semangat untuk hadir sebagai bangsa pemimpin," tutur Hasto.
Hasto juga mengungkapka bahwa Bung Karno pernah berpesan agar ilmu pengetahuan mengabdi pada kemanusiaan.
Baca Juga: Diduga Cari Perhatian Dunia Internasional, KKSB di Papua Tembak TNI dan Warga Sipil hingga Tewas
Hal itu mengandung makna bahwa pendidikan membebaskan rakyat dari kebodohan, taraf kebudayaan Indonesia makin meningkat, dan diwarnai dengan nilai-nilai luhur bangsa.
Dirinya juga mengajak agar seluruh komponen bangsa benar-benar memperhatikan pendidikan Indonesia.
"Atas klarifikasi Mendikbud, PDI Perjuangan mengajak seluruh komponen bangsa untuk benar-benar memperhatikan pendidikan sebagai faktor kemajuan bangsa yang begitu penting," kata Hasto.
Baca Juga: Jakarta Terapkan PSBB Ketat, Dishub: Volume Kendaraan Sepekan Turun hingga 19 Persen
Terakhir, Hasto mengatakan, dengan adanya klarifikasi tersebut, semua sepakat bahwa sejarah menjadi api semangat dan akar peradaban bangsa.***
