Nadiem Makarim Wujudkan Pembayaran SPP Lewat Gopay, Begini Menurut Pengamat Teknologi

- 20 Februari 2020, 15:13 WIB
Gopay/DOK. PR
Gopay/DOK. PR /

PIKIRAN RAKYAT - Dunia pendidikan baru saja diramaikan dengan kemunculan inovasi baru yang diusung oleh salah satu perusahaan teknologi asal Indonesia yakni Gojek.

Inovasi yang dicetuskan Gojek ini berupa fitur pembayaran biaya Sumbagan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dapat dilakukan secara praktis menggunakan GoPay melalui aplikasi Gojek dalam fitur GoBills.

Bukan hanya SPP, fitur ini juga menawarkan kemudahahan kepada para pengguna berupa akses untuk melakukan pembayaran biaya pendidikan lain seperti buku, seragam hingga kegiatan ekstrakurikuler.

Baca Juga: Viral Aksi Polisi Menyamar Jadi Ojek Online Hadang Pengendara Roda Dua Ugal-ugalan

Inovasi yang dibuat dengan mengikuti kemajuan teknologi ini menarik perhatian salah satu Pengamat Teknologi Informasi dan Komunikasi dari CISSReC yaitu Pratama Persadha.

Dikutip oleh Pikiranrakyat-bekasi.com dari Antara, Pratama menyarankan agar pembayaran SPP juga dapat dilakukan melalui financial technology (fintech) lainnya, bukan hanya melalui GoPay.

“Pastinya menimbulkan kecemburuan di antara penyedia jasa pembayaran digital lainnya, apalagi BUMN memiliki Link Aja yang merupakan gabungan beberapa bank BUMN,” tuturnya Pratama.

Baca Juga: Pemkab Bekasi Berkomitmen untuk Terus Kembangkan 113 Inovasi Baru di Wilayahnya

Menurutnya secara teknis mengajak platform lain untuk bergabung dalam kebijakan ini tidak sulit dan menyarankan kepada Mendikbud Nadiem Makarim yang juga merupakan mantan CEO Gojek untuk dapat membuat sistem yang bersifat mandiri dalam menghadirkan layanan pembayaran biaya pendidikan.

“Idealnya memang membuat sistem sendiri, ini sekaligus bisa menjadi legacy Pak Menteri Nadiem di Kemendikbud, namun memang take time, butuh waktu yang tidak sebentar,” ucapnya.

Pratama menilai kebijakan tersebut efektif untuk menghadirkan kenyamanan bagi para orang tua siswa dalam melakukan pembayaran biaya pendidikan. Tetapi kebijakan ini memerlukan upaya kerja sama dengan perusahaan dompet digital yang dibuat secara terbuka yang nantinya dapat membuka kesempatan bagi pihak lain untuk berpartisipasi.

Baca Juga: UNAIDS Sebut Pasien HIV di Tiongkok Berisiko Kehabisan Obat AIDS Akibat Virus Corona

“Jangka menengah dan panjang, Kemendikbud harus mempunyai sistem sendiri yang mumpuni,” ujarnya.

Pratama melanjutkan, sistem pendidikan pun akan sangat futuristik saat bersentuhan dengan teknologi jika siswa memiliki satu akun platform yang bisa digunakan dalam berbagai kepentingan penyelenggaran kegiatan pendidikan.

Selain itu ijazah dan rapor juga akan hadir dalam bentuk digital yang dilengkapi dengan kemampuan digital signature sehingga tidak bisa dipalsukan.

Baca Juga: Hasil Liga Champions Tottenham Hotspur vs Leipzig, Jose Mourinho Puji Pemainnya Meski Kalah di Kandang

“Harapannya ini sementara, kemudian bisa dibuka kran bagi dompet digital lain. Pada akhirnya Kemendikbud punya sistem sendiri yang bisa mengakomodasi kepentingan siswa dan orangtua siswa. Jadi tidak hanya perkara bayar SPP,” jelasnya. ***

Editor: Billy Mulya Putra

Sumber: Permenpan RB


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah