Network
Hal tersebut dikatakan Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir yang menyebut bahwa karena alasan itu, pemerintah tidak setuju untuk menyepakati pembelian vaksin Covid-19 ber-efikasi 90 persen tersebut.
Kesepakatan dengan Pfizer-BioNTech itu terkendala permohonan perusahaan asal AS itu yang Pfizer meminta dibebaskan secara hukum jika nanti vaksin Covid-19 buatannya ternyata memiliki efek samping yang membahayakan.
"Mereka (Pfizer) minta untuk diberi kebebasan atau dilepaskan klaim tuntutan hukum kalau ada masalah dalam program vaksinasi," kata Basyir saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI.
Baca Juga: Dikenal Sebagai Artis Hingga Anggota DPR, Venna Melinda: Setiap 10 Tahun Aku Ganti Profesi
Padahal, sebelumnya pemerintah mengatakan sedang melakukan finalisasi pembelian vaksin Covid-19 sebanyak 50 juta dosis dari Pfizer.
Maka dari itu kata Honesti, pemerintah saat ini sedang melakukan negosiasi lanjutan kepada pihak Pfizer agar proses pemesanan vaksin tersebut bisa masuk ke Indonesia.
"Ini masih didiskusikan, karena kita enggak mau dapat cek kosong dan bagaimana kalau ini bisa dinegosiasikan dengan Pfizer," ujarnya.
Baru-baru ini, Pemerintah Indonesia juga mengevaluasi kembali rencana pemesanan vaksin Pfizer lantaran adanya 23 orang yang meninggal dunia usai disuntik vaksin Covid-19 tersebut di Norwegia beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Risma Antar 15 Pemulung Kerja di PT Waskita Karya, Musni Umar: BUMN Bukan Lembaga Sosial
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah akan mengevaluasi kembali keamanan vaksin tersebut sebelum dikirim ke Indonesia.
