Network
Faktanya, sebelum kisruh soal perizinan investasi minuman keras (miras) atau minuman beralkohol di sejumlah wilayah oleh Presiden Jokowi, Pemprov DKI Jakarta telah lebih dahulu memiliki perusahaan dan pabrik bir.
Kepemilikan tersebut tercatat di dalam perusahaan PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Di sini, Pemprov DKI Jakarta memegang saham hingga 26,25 persen.
DKI diketahui telah memiliki saham di PT Delta Djakarta sejak 1970 di era Gubernur Ali Sadikin.
Baca Juga: Minta Maaf Usai Pamerkan Mobil Plat Merah Milik Suami, Pelaku: Itu Plat Bodong
Pemprov DKI sempat berencana melepas saham BUMD pemegang lisensi sejumlah bir ternama di Delta Djakarta.
Wacana itu muncul saat Sandiaga Uno masih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.
"Kami sekarang lagi mencoba melakukan beauty contest untuk penasihat keuangan yang bisa memberikan input masukan tentunya untuk perkara investasi kami di Delta Djakarta ini," kata Sandi.
Sandi menegaskan, dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah saling sepakat terkait rencana Pemprov DKI melepas saham itu.
"Terkait dengan saham PT Delta. Kami ingin sampaikan bahwa antara saya dan Pak Gubernur memiliki keselarasan pikiran. Tapi yang sekarang kami jalankan adalah prosesnya, karena ini perusahaan terbuka," ujar Sandi.
Baca Juga: Jawab Keresahan Isu soal Agama, Taufik Damas: Semangat saja Tak Cukup untuk Pahami Ajaran Agama
