Network
PR BEKASI – Beredar narasi di media sosial yang mengeklaim bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui untuk melepaskan Papua Barat.
Narasi tersebut beredar luas di Facebook yang dibagikan oleh akun bernama Yikwanak pada 29 Maret 2021.
Akun tersebut mencatutkan narasi tersebut disertai dengan gambar Presiden Jokowi mengenakan atribut seperti masker dan lencana Bintang kejora, yang diklaim sebagai bendera Papua Barat.
Namun setelah dilakukan penelusuran fakta yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Turn Back Hoax Mafindo, Kamis, 1 April 2021, klaim bahwa Presiden Jokowi menyetujui untuk melepaskan Papua Barat adalah klaim keliru atau hoaks.
Baca Juga: Generasi Milenial Jadi Sasaran Perekrutan Teroris, Pengamat: Mereka Masih Mencari Jati Diri
Baca Juga: Respons Jokowi soal Penyerangan Mabes Polri: Tidak Ada Tempat bagi Terorisme di Tanah Air
Adapun narasi yang dibagikan akun tersebut sebagai berikut:
“WEST PAPUA”
EDISI: Senin, Maret 29 Maret 2021 Waktu local wp.
Bapak presiden RI.
Joko Widodo telah menyatakan dirinya sebagai presiden indonesia akan merekomendasikan bangsa West Papua untuk merdeka berdaulat di tanah air West Papua dari Sorong sampai Merauke. Didalam Allah Alam dan tulang belulang bangsa West Papua.
Baca Juga: Keluarga Pelaku Bom Makassar: Bukakan Pintu Maaf untuk Beliau karena Bukan Atas Kemauannya
=======HIDUP TPNPB OPM========
“Free West Papua
PRESIDENT SIAP LEPASKAN WEST PAPUA”
Faktanya, narası tersebut palsu dan gambar Presiden Jokowi mengenakan masker dan lencana Bintang Kejora adalah hasil editan.
Baca Juga: Sempatkan Besuk Anak yang Tengah Kritis saat Bekerja, Seorang Ayah di China Dipecat
Gambar aslinya, lencana yang dipakai Presiden Jokowi adalah bendera Merah Putih dan masker putih polos.
Kemudian tidak ditemukan berita atau informasi resmi dari pihak Istana maupun Presiden bawah Indonesia rela melepas Papua Barat.
Adapun pemberitaan terkait desakan pembebasan Papua Barat telah berlangsung lama, sebelum dan semenjak pemerintahan Jokowi, namun Indonesia sendiri masih mempertahankan Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia.
Pada tahun 2020 lalu, Presiden Jokowi menemui dan bersalaman dengan para pendukung pembebasan Papua dari Australia.
Baca Juga: Lieus Sungkharisma: Saya Nggak Terlalu Percaya Terorisme Bisa Berkembang di Indonesia
Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Shanti Purwono menyatakan, meski begitu posisi Indonesia tetap sama dan “akan tetap sama” untuk tidak melepaskan Papua Barat.
Hal ini dapat terlihat dari kebijakan Presiden Jokowi yang 5 tahun terakhir sudah 13 kali Presiden berkunjung ke Papua, salah satu kebijakan tersebut adalah dengan pembangunan infrastruktur untuk mensejahterakan rakyat Papua.
“Komitmen itu terlihat jelas bahwa selama 5 tahun kemarin 13 kali Presiden berkunjung ke Papua. Komitmen ini akan dilanjutkan ke depan dan tidak akan berubah,” kata Dini.
Terkait deklarasi pembentukan Pemerintah Sementara Papua Barat oleh pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda, Menteri Polhukam Mahfud MD, menyatakan tindakan Benny adalah makar dan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum.
Dalam hal ini pemerintah menggandeng Polri akan tegas menindak Benny Wenda.
“Jadi menanggapi deklarasi Benny Wenda, siapa pun atau kelompok manapun yang mengikuti Benny Wenda, kami akan melakukan tindak tegas, tanpa pandang bulu,” kata Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono.
Dengan demikian, klaim bahwa Presiden Jokowi menyetujui untuk melepaskan Papua Barat adalah hoaks dan termasuk kategori konten yang menyesatkan.***
