Network
PR BEKASI - Beredar kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal membubarkan Pertamina setelah rugi Rp11,327 triliun.
Informasi ini disebarkan oleh salah satu pemilik akun Twitter @_KingPurwa dengan tambahan narasi "VIRAL! Sesumbar Ahok: 7 Bulan Gak Untung Gua Bubarin, Ehh Sekarang Tekor 11 Triliun" yang dimuat pada Rabu, 26 Agustus 2020.
Namun berdasarkan hasil pemeriksaan fakta seperti dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs Turn Back Hoax, klaim bahwa Ahok yang bakal membubarkan Pertamina setelah rugi Rp11,327 triliun adalah klaim yang salah atau hoaks.
Baca Juga: Tak Ingin ASN Terjerumus Radikalisme, Tjahjo Kumolo Luncurkan Aplikasi ‘ASN No Radikal’
Video dengan durasi 22 detik itu memuat teks yang berbunyi, “Viral! Sesumbar Ahok: 7 Bulan Gak Untung Gua Bubarin, Ehh Sekarang Tekor 11 Triliun.”
Dalam video itu, Ahok pun berkata, “Enggak ada lagi cerita APBN setor duit kepada BUMN, yang ada BUMN mesti setor duit kepada APBN dong. Masa’ tiap tahun mesti disuntik. Yang enggak beres ya dibubarin atau digabung.”
Kemudian pewawancara bertanya, “Anda optimistis ini bisa jalan ini?” Ahok pun menanggapi?, “Ya tujuh bulan juga udah mulai keliatan kok. Gue udah bilang, kalau enggak gue bubar, gue berhenti nih, gue bilang.”
Baca Juga: 6 Fakta Pesta Gay di Kuningan Jaksel: Salah Satunya Penyelenggara Belajar di Thailand
Faktanya, kata-kata “tujuh bulan” tidak merujuk pada pembubaran Pertamina jika merugi. Terkait pembubaran pun, Ahok tidak secara spesifik merujuk pada Pertamina.
Konteksnya, menurut Ahok adalah soal BUMN di mana BUMN yang tidak beres bisa dibubarkan atau digabung dengan BUMN lain.
Diketahui bahwa video itu merupakan potongan dari video Instagram Live wawancara Andy dengan Ahok. Hal ini terlihat dari baju yang dikenakan Ahok, berkerah dan berwarna hitam, serta bentuk lemari kayu yang berada di belakang Ahok.
Baca Juga: Kebijakan Burden Sharing Jadi Mata Pisau, Berpotensi Picu Pelemahan Nilai Tukar Rupiah
Suara pria yang terdengar dalam video unggahan akun King Purwa pun sama dengan suara Andy. Begitu pula dengan pernyataan-pernyataan yang mereka ucapkan.
Video itu diunggah oleh akun Instagram Kick Andy, @kickandyshow, pada 27 Juni 2020. Video berdurasi 1 jam 18 menit itu diberi judul “Apa Kabar Pak Ahok”.
Video tersebut juga diunggah oleh kanal YouTube Kick Andy Show pada 2 Juli 2020 dengan judul yang sama, namun dibagi menjadi empat video.
Baca Juga: Sentil Puan Maharani, Fadli Zon: Ada 3 Orang Minang Hebat di Belakang Perumusan Pancasila dan UUD
Terkait potongan video yang viral, bahwa Ahok menyebut soal pembubaran, terdapat pada menit 58:22 video Instagram Live atau menit 12:07 video di YouTube bagian ketiga.
Awalnya, pada menit 8.30 video di YouTube, Andy bertanya soal alasan Ahok menerima jabatan sebagai Komut Pertamina.
Ahok menjelaskan panjang lebar. Dia menyatakan ingin membantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam mengurangi defisit neraca berjalan.
Baca Juga: 67 Jurusan Bisa Daftar Lowongan Calon Prajurit Karier TNI, Simak Mekanisme Pendaftarannya
Dia juga ingin meningkatkan kinerja Pertamina di kancah global. Selain itu, mengemban jabatan tersebut menjadi portofolio baginya.
Lalu, Andy bertanya, “Anda optimistis ini bisa jalan ini?” Ahok pun menanggapi, “Ya tujuh bulan juga udah mulai keliatan kok. Gue udah bilang, kalau enggak gue bubar, gue berhenti nih, gue bilang nih.”
Lewat video yang lengkap ini, diketahui bahwa konteks pernyataan Ahok adalah soal program yang sedang ia jalankan di Pertamina, yakni e-procurement.
Baca Juga: TNI Buka Lowongan Perwira Prajurit Kerja Hingga 31 Oktobee 2020, Simak Persyaratannya bagi Pendaftar
Ahok meyakini efek dari program tersebut akan mulai terlihat dalam tujuh bulan ke depan. Jika tidak, Ahok akan “bubar” atau berhenti. Kata-kata “tujuh bulan” itu tidak merujuk pada pembubaran Pertamina jika merugi.
Terkait pembubaran pun, Ahok tidak secara spesifik merujuk pada Pertamina. Konteksnya adalah soal BUMN di mana BUMN yang tidak beres bisa dibubarkan atau digabung dengan BUMN lain.
Menurut Ahok, jika e-procurement bisa diadopsi oleh seluruh BUMN, BUMN bakal menghemat anggaran yang cukup besar. Dengan demikian, tidak akan ada lagi BUMN yang mesti mendapatkan suntikan dana dari APBN.***
