PR BEKASI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa sejumlah kebijakan yang sudah berjalan baik pada tahun 2020 akan diteruskan 2021 mendatang, terutama terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan kehidupan masyarakat.
Hal itu disampaikanya saat memberi sambutan secara virtual dalam acara 'Dialog Nasional Out', Selasa, 22 Desember 20202 lalu.
Jokowi juga memperkirakan bahwa investasi di Indonesia akan meningkat karena adanya UU Cipta Kerja. Menurutnya, ekspor nasional juga sudah mulai kelihatan pulih dan tren ini diharapkan akan terus terjaga dan meningkat di 2021.
Baca Juga: Haikal Hassan Kecewa Prabowo-Sandi Malah Gabung Jokowi, Refly Harun: Karena Kekuasaan Selalu Nikmat
Apalagi menurutnya, saat ini Indonesia mendapatkan Generalized System Preferences (GAP) dari Amerika Serikat, yang tentunya akan semakin mendorong kinerja ekspor di Indonesia.
Senada dengan apa yang disampaikan Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menilai bahwa reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja dan kelanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan melanjutkan tren perbaikan ekonomi di Indonesia.
Dia juga menilai, sejumlah reformasi struktural yang telah disiapkan pemerintah di tahun 2020 akan mulai terlihat hasilnya di tahun 2021.
Dia juga mengatakan, implementasi UU Cipta Kerja, melalui sejumlah Peraturan Pelaksanaan akan mulai diberlakukan pada Februari 2021 dan diharapkan akan mendorong aktivitas ekonomi-sosial masyarakat, serta mendukung masuknya investasi dan juga capital inflow.
Baca Juga: Objek Wisata di Majalengka Ditutup Hingga 8 Januari, Termasuk Bukit Lawang Seketeng
"Pemerintah telah mempersiapkan langkah mendasar dengan melakukan reformasi struktural yang akan mulai di awal tahun 2021," kata Airlangga Hartanto, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Kabar Golkar, Selasa, 29 Desember 2020.
Menurutnya, dari upaya yang telah dilakukan pemerintah diharapkan hasilnya sudah mulai terlihat di sepanjang tahun 2021.
"Pemerintah menggunakan momentum ini untuk meraih peluang dalam mendorong pemulihan ekonomi, dengan melakukan reformasi struktural melalui kemudahan berusaha, pemberian insentif usaha, dan dukungan UMKM, untuk memberikan kepastian usaha dan menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih baik sehingga penciptaan lapangan kerja dapat terealisasi. Salah satu pendorong utama (key-driver) yang diandalkan adalah melalui UU Cipta Kerja," tutur Airlangga Hartanto.
Selain itu, Airlangga Hartanto menuturkan, sejumlah strategi lainnya juga turut disiapkan pemerintah, yaitu dengan melanjutkan Program Komite PC-PEN (Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) di tahun 2021.
Baca Juga: Sindir Banyaknya Sarjana yang Menganggur, Iwan Fals: Mereka Gengsi Tinggi tapi Komunikasi Belepotan
"Yakni dukungan kebijakan untuk pemberdayaan UMKM, penyusunan Daftar Prioritas Investasi (DPI), dan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau SWF," kata Airlangga Hartanto.
Menurutnya, saat ini sinyal pemulihan mulai terlihat, ekspor mulai pulih pada akhir 2020 dan tren ini diharapkan terus terjaga pada 2021.
Indonesia juga telah mendapatkan kembali fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang tentunya akan mendorong ekspor Indonesia.
Berdasarkan data PDB pada Triwulan III tahun 2020 yang telah menunjukkan tren perbaikan, pemerintah optimistis akan terus berlanjut di Triwulan IV 2020 dan sepanjang tahun 2021.
"Indonesia telah melewati posisi rock bottom, posisi terendah ekonomi pada Triwulan II. Kita optimistis tren perbaikan dan pemulihan ekonomi akan terus berlanjut pada tahun mendatang," ujar Menko Airlangga Hartarto.***