PIKIRAN RAKYAT - Indonesia sebagai negeri yang dikaruniai kesuburan dan kaya akan sumber daya alam, tentu membuat produk pertanian pun melimpah dan mampu mensejahterakan rakyatnya. Tentu sangat ironis jika di tengah lahan yang subur, namun produk pangan impor masih dominan di pasar domestik.
Dikutip dari situs resmi DPR RI oleh Pikiranrakyat-bekasi.com pemerintah harusnya mulai membenahi kebijakan impor pangan yang terlalu dominan pada satu negara, yaitu Tiongkok. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin.
"Isu fluktuasi harga produk pangan yang kerap terjadi seperti daging, cabai, maupun bawang putih semuanya akibat penerapan kebijakan masa lalu yang terlalu tergantung pada satu negara," ujarnya.
Baca Juga: Percantik Feed Instagram dengan 4 Aplikasi Populer Gratis
Hamid mengatakan, setiap daerah di Tanah Air punya potensi yang sangat menarik untuk mengembangkan produk pertanian atau peternakan.
Idealnya, Indonesia mampu memproduksi sendiri kebutuhan pangannya tanpa bergantung pada impor. Tidak pada tempatnya jika bangsa ini mengalami kelangkaan pangan.
Dirinya mencontohkan di Wonogiri yang merupakan dapilnya sendiri, memiliki lahan sawah 32.569 hektare (17,88 persen), lahan tegal 88.638 hektare (48,85 persen), lahan bukan pertanian 37.925 hektare (20,82 persen), lahan hutan rakyat 4.370 hektare (2,40 persen), dan lahan hutan negara 17.662 hektare (9,69 persen).
Baca Juga: Kopdar Jabar, Rahmat Effendi Paparkan 5 Prioritas Progam Pembangunan di Kota Bekasi
Lebih jauh Hamis mengungkapkan di Karanganyar berdasarkan data Dinas Pertanian setempat menyebutkan, padi, jagung, dan kacang tanah memiliki potensi sangat besar dengan luasan lebih dari 56 ribu hektare.
Kapasitas produksinya 400 ton lebih. Peternakan dan perikanannya juga cukup besar seperti domba, ayam petelur, dan budidaya ikan tawar. Di Sragen yang pernah surplus rata-rata 205 ribu ton beras per tahun, kini dikenal sebagai lumbung pangan Jawa Tengah.
"Saya yakin setiap daerah punya kekhasan untuk dikembangkan sebagai daerah sentra pangan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah pusat mesti mampu menangkap semua peluang dari potensi-potensi di daerah kita. Semoga pengatur di tingkat pusat dapat tegas dalam idealismenya untuk membangun negara," ujarnya.
Baca Juga: Viral Video Pemukulan Terhadap Siswi ABK, Kemendikbud Sarankan Sekolah Harus Punya Sistem Pencegahan Perundungan
Hamid juga menyarankan pemerintah agar kebijakan impor produk pangan tidak melulu bersumber dari Tiongkok.
Pada Kasus bawang putih, dari 13 perusahaan importir besar bawang putih, 10 perusahaan mengimpor dari Tiongkok.
"Akan ada produk-produk pangan strategis yang berpotensi berfluktuasi harganya bila tidak dikelola dengan baik, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ketela, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan sorghum," katanya.
Baca Juga: Biddokkes Polda Kalsel Angkat Bicara Tentang 3 Pasien Suspect COVID-19 Di Kalimantan Selatan
Selanjutnya ia mengatakan, pada kasus gula dan garam, ketergantungan terhadap produk impor juga masih tinggi. Ini menjadi tantangan tersendiri. Dirinya memprediksi akan ada defisit kebutuhan gula bila pemerintah tidak membuka keran impor beberapa bulan ke depan.
terlebih bila dihadapkan dengan jelang lebaran, akan ada tantangan di masyarakat apakah pemerintah mampu mengendalikan harga-harga secara wajar terhadap produk pangan.
“Saya berharap pemerintah mampu memberi kenyamanan pada masyarakat. Banyak keluhan yang saya terima dari masyarakat terkait stabilitas harga pangan ini, semoga Pemerintah mendengar suara rakyat untuk kestabilan harga pangan ini. Saya menyarankan kepada Pemerintah kalau memang terpaksa akan impor pangan, jangan terlalu dominan pada satu negara saja, dan impor dilakukan dalam keadaan terpaksa saja," tutupnya.***