Hadir di KTT G20, Sri Mulyani Bahas Akses Vaksin Covid-19, Relaksasi Pinjaman, dan Penundaan Utang

PR BEKASI - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, 21 November 2020 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Dalam kegiatan KTT G20 di hari pertama itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Usai pertemuan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa dalam KTT G20 terdapat dua fokus pembahasan yaitu finance track dan sherpa track.

Fokus pembahasan pada finance track adalah mengenai upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, termasuk pembiayaan Covid-19 dan relaksasi pembayaran utang bagi negara berpendapatan rendah.

“Pada hari pertama ini, tentu fokusnya adalah pada pemulihan ekonomi dan kondisi ekonomi global di mana seluruh  atau pimpinan negara akan menyampaikan dukungan dari sisi kebijakan untuk bersama-sama memulihkan ekonomi akibat COVID-19 yang sangat luar biasa,” katanya, seperti dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs resmi Sekretariat Kabinet RI pada Minggu, 22 November 2020.

Diketahui bahwa pandemi Covi-19 telah menyebabkan dampak yang sangat luar biasa di berbagai negara termasuk Indonesia.

Oleh karena itu, semua negara melakukan kebijakan bersama-sama untuk menangani Covid-19 dan mengembalikan perekonomian agar pulih kembali.

Sri Mulyani mengungkapkan, dukungan tersebut dilakukan terhadap kebijakan perekonomian dan keuangan terutama di bidang fiskal, moneter, dan regulasi di bidang sektor keuangan, perlu dilakukan dan terus dilakukan.

Karena, lanjutnya, meskipun pada kuartal III banyak perekonomian di negara G20 sudah menunjukkan adanya pembalikan, namun itu masih sangat awal dan masih sangat rapuh.

“Di dalam pembahasan di dalam finance track adalah agar kebijakan-kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi tetap dilakukan dan jangan ditarik terlalu dini. Artinya, kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi sektor keuangan harus tetap dijalankan sampai ekonomi betul-betul pulih secara kuat,” katanya.

Menurutnya, di dalam finance track juga dibahas mengenai pembiayaan untuk vaksin Covid-19 yang memakan sumber daya yang sangat besar.

Dalam hal ini, ia membahas mengenai bagaimana negara-negara terutama negara berkembang bisa mendapatkan akses vaksin.

“Di sinilah letak peranan dari lembaga-lembaga multilateral menjadi sangat penting, bagaimana mereka bisa memberikan dukungan pendanaan bagi negara-negara berkembang atau negara miskin sehingga mereka mendapatkan vaksin," kata Sri Mulyani.

"Akses vaksin ini penting karena tidak akan ada pemulihan ekonomi di seluruh dunia sampai seluruh negara mendapatkan akses vaksin tersebut,” katanya, mengungkapkan.

Selain itu, KTT G20 juga membahas mengenai Debt Service Suspension Initiative (DSSI) yakni inisiatif untuk memberikan fasilitas relaksasi bagi pembayaran utang negara-negara miskin yang saat ini dihadapkan pada kondisi ekonomi dan fiskal yang sangat sulit.

“Di dalam pembahasan yang kemudian didukung oleh lembaga multilateral, seperti IMF dan Bank Dunia, menyepakati untuk memberikan relaksasi cicilan utang. Tadinya pada sampai akhir tahun ini yang kemudian diperpanjang hingga pertengahan tahun 2021,” katanya.

Diketahui, tujuan dari inisiatif ini adalah agar negara yang berpendapatan rendah dapat memiliki ruang fiskal untuk bisa menangani Covid-19. 

Sementara itu, telah disepakati penundaan pembayaran utang untuk 46 dari 77 negara yang memenuhi syarat untuk ikut di dalam DSSI.

“Di dalam KTT ini nanti akan disepakati bahwa hal itu penting untuk mendukung negara-negara miskin agar mereka memiliki ketahanan lebih untuk menangani COVID-19," katanya.

"Kemudian juga disepakati agar treatment terhadap utang bisa disamakan antara negara-negara yang selama ini tergabung di dalam Klub Paris maupun yang di luar Klub Paris. Ini menjadi salah satu hal yang sangat penting,” kata Menkeu Sri Mulyani.***