Network
PIKIRAN RAKYAT - Selasa 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo telah menetapkan status kedaruratan kesehatan pada masyarakat terkait virus corona yang melanda di Indonesia.
Selain itu, Jokowi menyebut bahwa pemerintah telah mengambil opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Dalam menghadapi status kedaruratan kesehatan masyarakat, dirinya mengaku akan memberikan keringanan berupa menggratiskan dan separuh membayar pada tagihan listrik bagi masyarakat lapisan bawah selama tiga bulan ke depan.
Untuk tagihan yang digratiskan ditujukan untuk pelanggan listrik 450 Volt Ampere (VA). Sementara yang bayar separuh untuk pelanggan listrik 900 VA.
Baca Juga: KABAR BAIK, 9 dari 14 PDP Virus Corona di Magelang Dinyatakan Sembuh
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs PLN Indonesia, tak berselang lama setelah Jokowi menyampaikan hal tersebut, pihak PLN Indonesia melalui Direktur Utama Zulkifli Zaini menyebutkan siap mendukung penuh kebijakan Pemerintah.
Untuk diketahui, kebijakan tersebut berlaku selama tiga bulan terhitung mulai bulan April, Mei, dan Juni.
"Mengenai kebijakan yang ditempuh Pemerintah sudah dibicarakan dan dikoordinasikan dengan PLN.
"Kami sangat mendukung dan siap melaksanakan kebijakan Pemerintah," kata Zulkifli Zaini.
Baca Juga: Update Corona di Indonesia: 103 Orang Sembuh dari 1.677 Kasus Positi
Lebih lanjut, Zulkifli Zaini menambahkan, dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terkena dampak virus corona yang mengakibatkan lesunya perekonomian.
Adapun maksud dari program tersebut adalah sebagai salah satu upaya melindungi masyarakat yang paling terkena dampak wabah tersebut.
"Saat ini kan Pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah demi menghambat penularan virus corona. Maka dari itu dengan adanya pembebasan serta diskon ini dapat mendukung imbauan tersebut," katanya.
Hal senada pun diucapkan Wakil Pimpinan Hubungan Masyarakat PLN, Dwi Suryo Abdullah yang menyambut positif dengan adanya kebijakan dari Pemerintah perihal tagihan listrik digratiskan serta bayar separuh.
Pasalnya, menurut Dwi Suryo Abdullah, hal itu dinilai sejalan dengan fokus perusahaan saat ini.***
