Network
PIKIRAN RAKYAT - Saat Indonesia memasuki bulan ketiga pandemi virus corona atau Covid-19, berembus rekomendasi dari Badan Anggota DPR untuk mencetak uang Rp 400-600 triliun.
Rekomendasi itu disampaikan atas ketidak percayaan diri Badan Anggota DPR terhadap anggaran yang disiapkan pemerintah untuk menangani Covid-19.
Menurut perkiraan DPR, anggaran yang ada tidak akan mencukupi.
Akan tetapi, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan, BI tidak akan mencetak uang untuk mengatasi pandemi virus corona. Hal itu tidak sejalan dengan praktik kebijakan moneter yang bijak dan lazim.
Baca Juga: Nekat Mudik dari Jakarta, Sekeluarga Isolasi Mandiri di Gubuk di Tengah Ladang Kosong
Mekanisme yang bijak dan lazim adalah pengedaran uang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.
Mekanisme pengedaran uang kartal (logam dan kertas) Indonesia, mulai dari perencanaan, percetakan, dan pemusnahan uang tidak layak edar hanya dikoordinasikan BI dan Kementerian Keuangan, kemudian diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Lazimnya, pengedaran uang dilakukan BI melalui perbankan sesuai kebutuhan masyarakat," kata Perry Warjiyo sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-bekasi.com dari Antara.
Baca Juga: Israel Gempur Jalur Gaza, Situasi Kian Rumit Usai Sengketa Masjid Ibrahim
