Network
Oleh karena itu, kata dia, saat ini pemerintah sedang melakukan pemutakhiran dan verifikasi data pelaku UMKM agar bantuan Rp2,4 juta dapat tersalur secara tepat dan akurat.
“Dana dan program ini akan diaudit oleh auditor eksternal seperti BPK. Kita selalu mencoba untuk konsultasi agar tidak jadi persoalan dari sisi akuntabilitas karena ini semua harus dipertanggungjawabkan,” kata Sri Mulyani.
Selain itu, pemutakhiran data juga dilakukan agar menimbulkan keadilan bagi penerima dan menghindari potensi terjadinya ada yang mendapat dua bantuan dan tidak menerima bantuan.
“Ini akan timbulkan dimensi ketidakadilan yang biasanya menimbulkan reaksi masyarakat,” ucap Sri Mulyani.***
