Network
"Penolakan dan isu Omnibus Law sejatinya sudah ada sejak 5-6 bulan lau. Karena draf awal RUU itu beredar luas sejak beberapa bulan lalu. Harusnya sejak saat itu, jubir pemerintahan (gak perlu Pakde) yang membuat klarifikasi penjelasan. Jangan nunggu ada kericuhan baru klarifikasi. Tapi yowis telat daripada gak sama sekali," tulis Tirta.
Tirta mengungkapkan, dirinya sangat menyayangkan keputusan DPR yang mengesahkan UU Cipta Kerja di saat Indonesia masih dibayangi bahaya Covid-19.
"Di kala pandemi, semua serba susah. Mahasiswa frustasi dan PHK merajalela. Demo dan maraknya hoaks, serta ditunggangi beberapa kepentingan partai oposisi, membuat isu ini menjadi sangat klimaks, makanya ricuh. Sangat disesalkan DPR mengesahkan pas PSBB di pandemi," tulis Tirta.
Menurutnya, menciptakan lapangan kerja itu memang penting, tapi menangani krisis kesehatan karena pandemi jauh lebih penting.
Baca Juga: Bawaslu Ungkap Banyak Peserta Pilkada Lakukan Kampanye Berkedok Silaturahmi
"Urgensi membuka lapangan pekerjaan itu penting. Tapi menangani krisis kesehatan karena pandemi juga penting. Pengesahan UU oleh DPR di pandemi, dilakukan ketika Jakarta PSBB. Harusnya dipikirkan resikonya," tulis Tirta.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa saat ini mengedukasi masyarakat untuk menjaga jarak sudah tidak efektif lagi, terlebih di tengah massa yang menolak UU Cipta Kerja.
"Sekarang edukasi relawan mengenai jaga jarak bagi saya sudah tidak relevan dan efektif. Covid serasa gak ada, karena gara-gara Omnibus. Saya di lapangan saksi, sebagian gak patuh protokol demi nentang Omnibus. Mosok saya tegur satu-satu, hancur sayanya Pak," tulis Tirta.
Dirinya juga meminta Jokowi agar mengevaluasi kembali kenapa DPR mengesahkan UU Cipta Kerja di saat Indonesia masih berjuang di masa pandemi Covid-19.
Baca Juga: Viral Pesan Berantai Pendaftaran Prakerja Melalui Situs Baru, Akun Resmi Prakerja Beri Klarifikasi
