Network
PR BEKASI - Aktris sekaligus politisi Marissa Haque menilai pemerintahan Joko Widodo dan penjajahan Belanda VOC memiliki kesamaan, yakni sama-sama membenci ulama.
Terdorong dari pernyataan tersebut, pegiat kemanusiaan Birgaldo Sinaga mencuit di akun Facebook miliknya.
Akun Facebook Birgaldo Sinaga, mengunggah pernyataan bahwa berbeda gagasan dengan Jokowi itu sah-sah saja.
Baca Juga: Kedapatan Langgar Protokol Kesehatan Covid-19, Kafe di Bekasi Lagi-lagi Disegel Aparat Kepolisian
“Berbeda ide dan gagasan dengan Jokowi itu sah-sah saja. Mengkritisinya sekerasnya juga biasa dalam sistem demokrasi kita. Sampaikan ketidaksetujuan Anda pada substansi kebijakannya. Saya juga biasa mengkritik beberapa isu kebijakan Jokowi yang lemah semisal tindakan pada intoleransi,” ucap Birgaldo pada Selasa, 13 Oktober 2020.
Birgaldo pun menyayangkan sikap dan pernyataan Marrisa Haque yang dengan gelar doktor namun berbicara tanpa dasar.
“Tapi kalo sekelas doktor, Anda ngomong tanpa dasar dan akal sehat, kok saya speechless ya,” Kata Birgaldo.
Sebelumnya diberitakan, Marissa Haque menyebut Pemerintahan Jokowi sama seperti Pemerintah VOC karena dinilai membenci ulama.
"Nah, apa bedanya pemerintah Presiden Jokowi 2020 sama para penjajah VOC dulu?," tulis Marissa Haque di Instagram, Minggu, 11 Oktober 2020.
Istri penyanyi Ikang Fauzi ini kemudian mengutip ucapan Snouck Hurgronje, salah seorang penasehat Urusan Pribumi untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda.
“Snouck Hurgronje mengatakan; beri hadiah satu peluru jika bertemu Oelama di hutan Aceh,” ucap Marissa Haque.
Marissa menilai, di era Jokowi, Ulama hanya dijadikan arca. Tanpa diberi ruang untuk kepentingan ummat. Ia berikan contoh posisi Maruf Amin sebagai Wakil Presiden.
Baca Juga: Polemik UU Cipta Kerja, Jokowi Diminta Libatkan Wali Kota dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah
“Kini ulama hanya dijadikan 'arca', dengan posisi Wapres RI tanpa diberi ruang untuk melindungi kepentingan ummat Islamnya,” Uucap Marissa Haque.
Marissa juga mengatakan, setelah ulama dimasukan ke dalam pemerintahan, eksistensi ulama pun mulai dipancung oleh rezim Jokowi. Ia mencontohkan kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait jaminan produk halal.
“Lihatlah pada hal substansi MUI atas jaminan produk halal Indonesia sesuai UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,” ucap Marissa.
“Di mana MUI bukan lagi sekedar Quasi negara atay Hybrid atau ‘banci’ tapi sudah menjadi negara. (Sebelum tahun 2014, memang MUI hanyalah berupa LSM/NGO), di dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja itu peran MUI akhirnya dihapus saru pasal dan ayatnya,” kata Marissa.
Marissa mengatakan fungsi MUI di Indonesia sebagai negeri Pancasila yang tak punya sistem Mufti, sangat vital serta krusial.
Marissa Haque meminta Jokowi agar memberikan ruang kepada Wapres Maruf Amin untuk mengurus jaminan produk halal Indonesia.
“Bukankah Anda berdua dipilih oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang Muslimin? Di mana keberpihakan pemerintah pada orang Islam Indonesia? La ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minadzdzooolimiiiin,” tutur Marissa.***
