PR BEKASI - Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang memberikan tanggapan atas tuduhan Lembaga Kebijakan Strategis Australia (ASPI) terkait citra satelit yang mengirimkan gambar beberapa kamp konsentrasi di wilayah paling barat Tiongkok, yang dihuni mayoritas etnis Muslim Uighur itu.
"Beberapa lembaga 'think tank' asing membuat kesimpulan sensasional dengan hanya dengan mempelajari citra satelit yang sebenarnya merupakan cara mereka menyesatkan publik," kata juru bicara Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang Elijan Anayit seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Sabtu 28 November 2020.
Dia mencontohkan salah satu foto pusat penahanan, yang dalam laporan ASPI diberi judul "Dokumentasi Xinjiang, Sistem Penahanan".
Baca Juga: Masih Ada Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah, Kemenkeu Beri Pinjaman Rp650 Miliar untuk Perumnas
"Ini tidak masuk akal. Kenyataannya, yang mereka tandai justru lembaga sipil," ujar Elijan.
"Pusat penahanan di Kota Turpan yang mereka sebut dalam laporan tersebut merupakan gedung pemerintah daerah. Pusat penahanan yang mereka sebut di Kashgar juga bangunan SMA. Mereka yang semua tandai dari Google Maps, Baidu Maps, saya juga punya," ujarnya seraya menunjukkan beberapa gambar yang dituduhkan oleh ASPI, lengkap dengan titik koordinatnya.
Demikian halnya dengan bangunan kamp konsentrasi di Kabupaten Bachu, yang oleh Elijan disebutnya sebagai gudang logistik.
Baca Juga: Permudah Izin Usaha dan Pemasaran, KKP Sebut UU Cipta Kerja Dorong Pengolahan Perikanan
"Saya ingin menekankan bahwa Xinjiang itu wilayah terbuka dan tidak perlu mempelajari Xinjiang dengan citra satelit. Kami menyambut baik kedatangan sahabat dari luar negeri secara objektif dan tidak bias agar bisa mengetahui semua fakta yang ada di Xinjiang," kata Elijan, yang didampingi Wakil Ketua Komite Publikasi Chinese Communist Party (CPC) Xinjiang.
Sebagaimana dikutip dari situs AP, 'Think Thank' telah menyelidiki kamp tempat muslim Uighur berada, berbekal citra satelit dan dokumen dari jasa konstruksi resmi yang membangun kamp di wilayah itu.
Selanjutnya mereka memetakan lebih dari 380 fasilitas penahanan yang dicurigai berada di wilayah paling barat Tiongkok.
Baca Juga: Masih Turun, Berikut Update Harga Emas Antam di Pengadaian, Sabtu 28 November 2020
Mereka menyoroti kamp-kamp yang kini jadi permanen, mereka juga mengklaim bahwa pusat penahanan dan penjara bertambah atau terus diperluas sejak 2017.
Laporan itu dibuat berdasarkan fakta bahwa Tiongkok telah membuat perubahan kebijakan dari menahan warga Uighur dan sebagian besar minoritas Muslim lainnya di gedung-gedung publik sementara, menjadi berada di bangunan permanen yang diduga menjadi tempat penahanan massal.
“Bukti yang tersedia menunjukkan bahwa banyak tahanan tidak termasuk dalam kriteria yang perlu mendapat 'pendidikan ulang', Xinjiang yang luas sekarang secara resmi telah didakwa dan dikurung di fasilitas keamanan yang lebih ketat, termasuk penjara yang baru dibangun atau diperluas, atau dikirim ke kompleks pabrik dengan 'tembok tinggi' untuk diperintah untu bekerja secara paksa,” tutur Nathan Ruser dalam laporan yang ASPI buat.***