PR BEKASI - Amerika Serikat (AS) menyatakan siap untuk menjatuhkan sanksi kepada Turki atas akuisisi sistem pertahanan udara S-400 Rusia pada tahun 2019 lalu.
Kabar tersebut tersiar berdasarkan informasi dari lima sumber, termasuk tiga pejabat AS pada Kamis, 9 Desember 2020.
Diketahui bahwa sanksi dipastikan akan membuat marah Ankara dan membebani hubungan Turki dengan pemerintahan Presiden AS terpilih Joe Biden yang akan datang. Keputusan sanksi tersebut diharapkan akan diumumkan secepatnya.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Dunia Tembus Lebih dari 70 Juta, Indonesia Sumbang 617.820
Selanjutnya, sanksi itu akan menargetkan Presidency of Defense Industries Turki (lembaga manajemen pengadaan senjata Turki) dan kepalanya, Ismail Demir, kata sumber tersebut. Sanksi akan merusak hubungan tetapi lebih kecil daripada skenario parah yang telah diuraikan beberapa analis.
Dua sumber yang mengetahui masalah ini, termasuk seorang pejabat AS yang berbicara tanpa menyebutkan nama, mengatakan Presiden AS Donald Trump telah memberikan restu kepada para pembantunya untuk memberikan sanksi tersebut.
Di sisi lain, pejabat senior Turki mengatakan sanksi akan menjadi bumerang dan merusak hubungan antara kedua anggota NATO.
"Sanksi tidak akan membuahkan hasil tetapi menjadi kontraproduktif. Mereka akan merusak hubungan," katanya pejabat itu.
Baca Juga: Dugaan Politik Uang Terkuak, Bawaslu Jabar Tangani Laporan Kasus di Indramayu
"Turki mendukung penyelesaian masalah ini dengan diplomasi dan negosiasi. Kami tidak akan menerima pemaksaan sepihak," katanya, Dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Minggu, 13 Desember 2020.
Keputusan tersebut akan berdampak juga ke negara lain, bahwa Washingtom mengirimkan pesan ke mitra AS di seluruh dunia, yang mungkin mempertimbangkan untuk membeli peralatan militer Rusia, untuk berpikir berulang kali agar tidak mendapatkan sanksi serupa dari AS.
Pemimpin Turki, Presiden Tayyip Erdogan, berharap dan ingin membuktikan bahwa ancaman AS kosong. Erdogan bertaruh hubungan yang dia kembangkan dengan Trump untuk melindungi Ankara dari tindakan hukuman AS.
Selanjutnya, pejabat dalam pemerintahannya secara internal merekomendasikan sanksi terhadap Ankara pada Juli 2019 lalu, ketika pemerintah Turki mulai menerima pengiriman S-400. Namun, sanksi tampaknya akan tetap terjadi bahkan jika Trump tidak bertindak, kata sumber itu.
Baca Juga: Habiskan Saldo Pelatihan Kartu Prakerja Sebelum 15 Desember 2020, Dapatkan Berbagai Hadiah Menarik
Versi terakhir dari undang-undang otorisasi pertahanan (National Defense Authorization Act/NDAA) tahunan AS senilai US$ 740 miliar (Rp10.431 triliun), yang akan mendapat suara Senat pada awal minggu ini, akan memaksa Washington untuk menjatuhkan sanksi dalam waktu 30 hari.
Salah satu pejabat AS mengatakan, alasan Donald Trump akhirnya bersedia untuk melanjutkan sanksi kepada Turki adalah untuk "memisahkan" masalah dari RUU NDAA, yang membawa ketentuan yang mengharuskan dia memberlakukan tindakan di Ankara. Dengan cara ini, Trump ingin menghindar dari kesan dirinya dipaksa, kata pejabat itu.
Namun, peningkatan tekanan AS bukannya tanpa risiko. Washington tidak ingin mendorong Erdogan lebih dekat ke Presiden Rusia Vladimir Putin, yang tujuannya adalah untuk melemahkan dan memecah-belah aliansi NATO.
Baca Juga: Densus 88 Tangkap Buronan Bom Bali 1 di Lampung, DPR: Kejar Semua, Ndan! Sampai Habis Tak Bersisa
Sebelumnya, Rusia telah mengirimkan rudal darat-ke-udara S-400 tahun 2019 dan Turki mengujinya baru-baru ini pada Oktober 2020.
Ankara mengatakan mereka tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem NATO dan tidak mumgkin menimbulkan ancaman, serta telah menyerukan kelompok untuk bekerja bersama untuk masalah ini.
Tetapi Amerika Serikat menyatakan bahwa S-400 memang menimbulkan ancaman dan tahun lalu mengumumkan menghapus Turki dari daftar program jet tempur F-35.
Jet tempur siluman F-35 Lockheed Martin adalah pesawat paling canggih di gudang senjata AS dan digunakan oleh anggota NATO dan sekutu AS lainnya.
Baca Juga: Gara-gara Iseng Ganggu Sarangnya, Serangan Tawon Tewaskan Bocah di Bekasi dan Lukai Seorang Nenek
Departemen Luar Negeri AS masih dapat mengubah rencana dan memperluas atau mempersempit ruang lingkup sanksi yang direncanakan terhadap Turki.
Tetapi, sumber mengatakan pengumuman sanksi terhadap Turki sudah final dan akan sesuai dengan bentuknya saat ini.***