PR BEKASI – Pemerintah Swiss mendesak para pemilih untuk menolak proposal dalam referendum pada 7 Maret 2021 yang direncanakan untuk melarang penggunaan penutup wajah penuh seperti burkak dan nikab (cadar), yang dikenakan oleh beberapa wanita Muslim.
Pemerintah Swiss berpendapat pelarangan penggunaan burkak dan nikab tersebut akan merugikan sektor pariwisata di negara tersebut.
Di bawah sistem demokrasi langsung Swiss, setiap proposal untuk mengubah konstitusi akan mendapatkan suara populer jika pendukungnya mengumpulkan lebih dari 100.000 tanda tangan.
Baca Juga: Update Evakuasi Gempa Sulawesi Barat, Basarnas: Korban Meninggal Sebanyak 90 Orang
Pada 2009 lalu, pemilih Swiss mendukung proposal untuk melarang pembangunan menara baru di negara tersebut.
Kanton Swiss St Gallen dan Ticino telah melarang pemakaian burkak dan nikab dalam pemungutan suara regional, tetapi Pemerintah Swiss mengatakan menindaklanjuti larangan konstitusional nasional adalah ide yang buruk.
"Sangat sedikit orang di Swiss yang memakai burkak dan nikab. Larangan nasional akan merusak kedaulatan kanton, merusak pariwisata dan tidak membantu kelompok wanita tertentu," kata Pemerintah Swiss, Selasa, 19 Januari 2021 dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Al Jazeera.
Baca Juga: Soal Jokowi Sebut Banjir Kalsel Akibat Cuaca Ekstrem, Andi Arief Sampaikan Hal ini
Pemerintah Swiss menambahkan, bahwa kebanyakan wanita yang memakai burkak dan nikab adalah turis Muslim yang hanya menghabiskan waktu singkat di negara yang dikelilingi oleh pegunungan tersebut.
Montreux dan tujuan lain di sekitar Danau Jenewa, serta Interlaken di Swiss tengah, secara tradisional menarik beberapa turis Muslim, terutama dari negara-negara Teluk Arab yang kaya.
Usulan Swiss juga melarang memaksa seseorang memakai burkak dan nikab berdasarkan jenis kelaminnya.
Baca Juga: Minta Jangan Ada Penyelewengan, Wali Kota Bekasi Bongkar Kunci Sukses Pembangunan
Pengelompokan dibalik proposal "Komitee Egerkinger" yang mencakup anggota sayap kanan Partai Rakyat Swiss (SVP) juga berada di balik langkah tahun 2009 untuk melarang pembangunan menara baru, yang disetujui oleh hampir 60 persen pemilih.
Pendukung proposal 2009 melihat menara baru tersebut tidak sesuai dengan tradisi dan adat Swiss.
Statistik menunjukkan bahwa komunitas Muslim di Swiss hanya terdiri dari sekitar 5 persen dari 8.6 juta orang populasi negara tersebut.
Baca Juga: Prancis Dilaporkan Puluhan Organisasi ke PBB Terkait Dugaan Diskriminasi Terhadap Muslim
Diketahui mayoritas komunitas Muslim di Swiss berasal dari negara di kawasan Eropa Timur seperti Bosnia Herzegovina, Albania, dan Kosovo.
Pemerintah Swiss telah membuat proposal tandingan terhadap larangan menggunakan burkak dan nikab yang akan mulai berlaku jika pemilih menolak proposal awal pada 7 Maret 2021.
Ini akan mengharuskan wanita yang mengenakan burkak dan nikab untuk memperlihatkan wajah mereka jika perlu untuk identifikasi di kantor administrasi atau di angkutan umum.
Baca Juga: Harga Melambung Tinggi, Pedagang Daging Sapi Jabodetabek Bakal Mogok Berjualan Selama Tiga Hari
Di negara lain di Eropa, Prancis dan Denmark diketahui telah melarang pemakaian burkak dan nikab.***