PR BEKASI - Myanmar tengah menghadapi kondisi darurat yang menyebabkan sejumlah Bank dan lembaga keuangan lainnya tutup untuk sementara waktu.
Pada Senin, 1 Februari 2021 hari ini diketahui bahwa koneksi internet di Myanmar dalam kondisi buruk.
Penutupan tersebut juga akan dilakukan selama kudeta Myanmar setelah pemimpin Aung San Suu Kyi dan pejabat senior ditahan militer.
Dalam sebuah pernyataan, Asosiasi Bank Myanmar mengatakan bank-bank akan meminta izin dari bank sentral untuk penutupan sementara dan menginformasikannya ketika mereka berencana untuk memulai kembali layanan.
Dikabarkan bahwa U Myint Swe, seorang mantan jenderal, ditunjuk oleh militer sebagai Wakil Presiden untuk mewakili angkatan bersenjata dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang kekuasaannya diambil alih oleh militer dalam kudeta pada Senin pagi waktu setempat.
"Kekuasaan legislatif, administratif, dan yudisial negara dipindahkan ke panglima tertinggi militer, sesuai dengan Pasal 418 dari Konstitusi 2008 yang didukung militer, sampai tindakan diambil terhadap (dugaan penyimpangan) pemeriksaan daftar pemilih," kata penyiar Myawaddy TV membacakan status darurat, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Senin, 1 Februari 2021.
Selanjutnya, saluran telepon ke ibu kota Naypyitaw dan pusat komersial utama Yangon pun tidak dapat dihubungi, dan TV negara mati.
Baca Juga: Kudeta Militer sedang Memanas, Kemenlu Pastikan WNI di Myanmar Aman
Bukan hanya itu, orang-orang bergegas ke pasar di Yangon untuk membeli makanan dan persediaan sementara yang lain berbaris di ATM untuk menarik uang tunai.
Tentara mengambil posisi di balai kota di Yangon dan data internet seluler serta layanan telepon di kantor Partai NLD terganggu, kata penduduk.
Konektivitas internet juga telah turun secara dramatis, kata layanan pemantauan NetBlocks.
Diketahui bahwa Myawaddy TV membela tindakan militer Myanmar untuk melakukan kudeta.
Baca Juga: AHY Bongkar Makar dalam Tubuh Partai Demokrat, Andi Arief Sebut Nama Jokowi dan Moeldoko
Myawaddy TV menuduh Komisi Pemilihan Umum gagal menangani penyimpangan daftar pemilih, dan mengatakan bahwa militer terpaksa bertindak karena pemerintah telah menolak tuntutan militer, termasuk penundaan Parlemen baru, yang dijadwalkan untuk mengadakan sesi pertamanya pada Senin pagi, 1 Februari 2021.
Para pemimpin senior Partai NLD termasuk Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint ditahan beberapa jam sebelum kudeta Myanmar.
Hingga saat ini kondisi di Myanmar dikabarkan masih tegang. Namun, warga asing yang berada di Myanmar belum ada tanda untuk dipulangkan lantaran tidak ada hal yang dapat mengancam keselamatan mereka.
Sementara itu, sejumlah pihak mengkhawatirkan akan adanya kerusuhan yang berimbas dari kudeta saat ini.***