PR BEKASI - Kudeta Junta Myanmar akhirnya bisa menemukan titik terang setelah melewati berbagai konflik hingga protes warga sipil.
Baru-baru ini Junta Myanmar sepakat untuk menciptakan gencatan senjata hingga akhir tahun 2021 ini.
Seperti diketahui bahwa gencatan senjata tersebut ditawarkan oleh ASEAN.
Namun, Myanmar tidak menyepakati begitu saja tanpa adanya alasan.
Baca Juga: Rusia Siap Kirim Jet Tempur Sukhoi Su-30 ke Myanmar Dukung Kesepakatan Senjata
Myanmar menerima tawaran tersebut karena ASEAN menjanjikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang nilainya kurang lebih 8 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau lebih dari Rp85 miliar.
Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, menjadi pihak yang menawarkan gencatan senjata. Ia menawarkannya pada pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Wunna Maung Lwin dan perwakilan militer.
Adapun pertemuan tersebut digelar secara virtual karena Yusof belum mendapat lampu hijau untuk pergi ke Myanmar.
"Ini bukan gencatan senjata politis. Ini adalah gencatan senjata untuk menjamin keamanan dalam pemberian bantuan kemanusiaan," kata Erywan, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Selasa, 7 September 2021.
Baca Juga: Masjid Myanmar Sediakan Isi Ulang Tabung Oksigen, Tersedia bagi Agama Apa pun
Erywan mengungkapkan bahwa pembahasan gencatan senjata antara dirinya dengan Junta Myanmar berlangsung lancar.
Bahkan, menurut Erywan, dirinya tidak mendapat penolakan dalam bentuk apapun dari Junta Myanmar.
Aktivis pro-demokrasi Myanmar, Thinzar ShunLei Yi, menanggapi kesepakatan tersebut dengan nada skeptis.
Menurutnya, jika melihat kebiasaan selama ini, Junta Myanmar tidak akan memeatuhi kesepakatan tersebut.
Dengan kata lain, meski bantuan kemanusiaan diberikan, gencatan senjata tak akan benar-benar dihentikan.
Baca Juga: Paus Fransiskus Soroti Krisis di Myanmar, Minta Pemimpin Militer Segera Buka Koridor Kemanusiaan
"Gencatan senjata (yang disepakati) hanya cara militer mengulur waktu untuk mengisi ulang amunisinya," kata Thinzar.
Hal senada disampaikan oleh Deputi Menteri Maw Htun Aung dari National Unity Government (NUG).
Ia juga berkata, apa yang perlu dilakukan ASEAN bukanlah mengincar gencatan senjata, melainkan menghentikan pembunuhan dan terorisme oleh Junta Myanmar.
Namun, hingga saat ini Pihak Junta Myanmar belum memberikan keterangan resmi secara jelas.***