PR BEKASI - Badan Investigasi Federal (FBI) dilaporkan pernah memasang bounty sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat atau Rp71 miliar kepada salah satu petinggi kelompok Taliban.
FBI adalah badan investigasi utama dari Departemen Keadilan Amerika Serikat.
Saat ini, FBI memiliki yurisdiksi investigasi terhadap lebih dari 200 kategori pelanggaran atau kejahatan federal.
Adapun sosok pejabat atau petinggi Taliban yang dipasang bounty Rp71 miliar tersebut adalah Sirajuddin Haqqani.
Baca Juga: Mengenal Sosok Haibatullah Akhundzada, Pemimpin Tertinggi Taliban di Afghanistan
Menurut Keterangan yang diperoleh, Sirajuddin Haqqani menjadi buron dan memiliki bounty Rp71 miliar lantaran diduga terlibat aksi terorisme.
Sirajuddin Haqqani adalah putra dari mendiang Jalaluddin Haqqani, pendiri Jaringan Haqqani (HN) yang paling ditakuti di Afghanistan.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari The Guardian pada Kamis, 9 September 2021, Sirajuddin Haqqani saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Afghanistan yang baru setelah Taliban berkuasa.
Seperti yang diketahui, kelompok Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan pada tanggal 15 Agustus 2021 lalu.
Baca Juga: Taliban Umumkan Pemerintahan Baru, Ingin Bangun Kembali Afghanistan dengan Syariat Islam
Selain Sirajuddin Haqqani, Taliban juga mengumumkan sejumlah nama yang mengisi struktur pemerintahan Afghanistan yang baru.
Perdana Menteri Afghanistan yang baru adalah Mullah Mohammad Hassan Akhund.
Mullah Mohammad Hassan Akhund diketahui memiliki hubungan dekat dengan mantan pemimpin Taliban Mullah Mohammed Omar.
Putra Mullah Omar, Mullah Yaqoob diumumkan mengisi jabatan sebagai Menteri Pertahanan Afghanistan.
Selanjutnya, posisi tertinggi di Afghanistan diduduki oleh Haibatullah Akhundzada yang merupakan pemimpin tertinggi Taliban.
Akhundzada mengatakan, penguasa baru Afghanistan akan berkomitmen kepada semua hukum dan perjanjian internasional selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.
"Di masa depan, semua urusan pemerintahan Afghanistan dan kehidupan di Afghanistan akan diatur oleh hukum syariat," katanya.***