PR BEKASI - Delegasi dari Taliban dan Amerika Serikat (AS) telah mengadakan pembicaraan secara jujur dan profesional di ibu kota Qatar, Doha.
Menurut seorang pejabat AS, diskusi yang berlangsung selama dua hari itu berfokus pada masalah keamanan dan terorisme, termasuk hak-hak perempuan dan anak perempuan.
Pembicaraan yang dilakukan di akhir pekan di Doha itu adalah pertemuan tatap muka pertama antara kedua belah pihak sejak Taliban mengambil alih Afghanistan pada 15 Agustus lalu.
Baca Juga: Viral, Anggota Taliban Nikmati Liburan di Taman Hiburan Kabul Sambil Bawa Senjata
"Diskusi itu jujur dan profesional dengan delegasi AS yang menegaskan kembali bahwa Taliban akan diadili atas tindakannya, bukan hanya kata-katanya," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price pada Minggu, 10 Oktober 2021.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Al Jazeera, Senin, 11 Oktober 2021, Price mengatakan, delegasi AS fokus pada masalah keamanan dan terorisme, termasuk perjalanan yang aman bagi warga AS, warga negara asing lain, dan mitra Afghanistan.
Selain itu pembicaraan tersebut juga termasuk tentang hak asasi manusia, serta partisipasi perempuan dan anak perempuan dalam semua aspek masyarakat Afghanistan.
Baca Juga: Taliban Lakukan Pertemuan dengan AS di Doha, Minta Cabut Pembekuan Cadangan Bank Sentral Afghanistan
“Kedua belah pihak juga membahas pemberian bantuan kemanusiaan dari Amerika Serikat kepada rakyat Afghanistan," kata Price.
Natasha Dhoneim dari Aljazirah melaporkan, delegasi Afghanistan telah menggambarkan pembicaraan dengan AS berlangsung positif.
"Mereka berharap pembicaraan ini dapat membuka jalan bagi pengakuan pemerintah Afghanistan oleh AS dan masyarakat internasional," katanya.
Dalam pembicaraan tersebut, delegasi Afghanistan yang dipimpin Menteri Luar Negeri Afghanistan, Mullah Amir Khan Muttaqi, yang juga datang ke Doha untuk mencari bantuan keuangan yang datang dengan pengakuan internasional.
Baca Juga: Tak Ingin Lagi Dibodoh-bodohi Amerika, Taliban: Kami Bisa Atasi ISIS Secara Mandiri
Delegasi Afghanistan juga meminta AS mengakhiri sanksi ekonomi dan mencairkan aset senilai 10 miliar dolar AS.
Taliban mengatakan, mereka perlu membayar pegawai pemerintah dan memberikan layanan kepada warga Afghanistan di tengah krisis kemanusiaan yang menghantui.
Namun AS maupun Taliban tidak mengatakan apakah ada kesepakatan yang dicapai selama pembicaraan.
“Konsesi apa yang dibuat untuk mendapatkan bantuan keuangan, kesepakatan apa yang mungkin dibuat … kami tidak tahu sampai sekarang,” kata Ghoneim.
Baca Juga: Rusia Undang Taliban ke Pertemuan Internasional di Moskow, Bantu Afghanistan dari Krisis Kemanusiaan
Taliban mengambil kembali kekuasaan di Afghanistan pada 15 Agustus, setelah hampir 20 tahun mereka digulingkan dalam invasi pimpinan AS karena menolak menyerahkan pemimpin Alqaidah Usmah bin Laden, menyusul serangan 11 September 2001 di AS.
Menjelang akhir pembicaraan, para pejabat AS mengatakan, AS meminta Taliban membebaskan warganya yaitu Mark Frerichs yang diduga diculik.
Prioritas utama lainnya adalah mempertahankan komitmen Taliban untuk tidak membiarkan Afghanistan kembali menjadi sarang Alqaidah atau kelompok bersenjata lainnya.
Baca Juga: Taliban Bunuh 13 Suku Hazara, Daesh Akui Tanggung Jawab atas Pengeboman di Masjid Syiah Afghanistan
Para pejabat AS mengatakan, pembicaraan itu merupakan kelanjutan dari keterlibatan pragmatis dengan Taliban. Pembicaraan tersebut bukan tentang memberikan pengakuan atau legitimasi kepada kelompok militan tersebut.
Washington dan negara-negara Barat lainnya sedang bergulat dengan pilihan sulit karena krisis kemanusiaan yang parah tampak besar di Afghanistan.
Mereka mencoba mencari cara untuk terlibat dengan Taliban tanpa memberikan kelompok itu legitimasi yang dicarinya, sambil memastikan bantuan kemanusiaan mengalir ke negara itu.
Baca Juga: Pertemuan dengan Taliban Digelar di Doha Hari Ini, Pejabat AS Beberkan Agendanya
Sementara Taliban telah mengisyaratkan fleksibilitas pada evakuasi, mereka mengatakan tidak akan ada kerja sama dengan AS untuk menahan kelompok-kelompok bersenjata di Afghanistan.
Perjanjian AS-Taliban tahun 2020, yang dinegosiasikan oleh pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, telah menuntut agar Taliban memutuskan hubungan dengan kelompok-kelompok “teroris” dan menjamin Afghanistan tidak akan lagi menampung “teroris” yang dapat menyerang Washington dan sekutunya.
Pada gilirannya, kelompok Afghanistan telah menuntut agar para pemimpin seniornya dikeluarkan dari "daftar teror", menuduh AS melanggar perjanjian Doha, yang membuka jalan bagi penarikan AS.***