PR BEKASI – Militer Sudan menangkap Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan pejabat senior pemerintah lainnya, Senin 25 Oktober 2021.
Kementerian Informasi Sudan menyebutkan, militer mengacak sinyal internet dan memblokade jembatan menuju Khartoum, yang menandakan terjadinya kudeta.
Merespons situasi yang terjadi, ribuan warga memenuhi jalan-jalan di ibukota Khartoum, memprotes kudeta militer.
Gambar yang dibagikan di media sosial memperlihatkan pengunjuk rasa menutup jalan dan membakar ban bekas.
Baca Juga: Sudan Kecewa usai Jalin Hubungan dengan Israel, Ternyata Ini Alasannya
Sementara pihak keamanan menembakkan gas air mata untuk membubarkan mereka.
“Rakyat lebih kuat, lebih kuat. Mundur bukan pilihan,” teriak pengunjuk rasa, merujuk militer yang pernah berkuasa, dikutip pikiranrakyat-Bekasi.com dai Ap News pada Senin, 25 Oktober 2021.
Kudeta militer menjadi langkah mundur bagi Sudan, yang berupaya melakukan transisi menuju demokrasi sejak dua tahun lalu.
Setelah hampir 30 tahun, Sudan di bawah kekuasaan Omar al-Bashir yang akhirnya digulingkan dua tahun lalu.
Kudeta militer itu hanya kurang dari sebulan sebelum jabatan Jenderal Abdel-Fattah Burhan sebagai pimpinan Dewan Pemerintahan Transisi berakhir.
Dewan tersebut memerintah Sudan sejak al-Bashir diturunkan, beranggotakan beranggotakan militer dan sipil yang bergantian menjadi pemimpin.
Militer memimpin Dewan Pemerintahan Transisi lebih dahulu selama 21 bulan, setelah itu digantikan sipil yang akan menjabat selama 18 bulan.
Berdasarkan agenda tersebut, masa jabatan Burhan sebagai wakil militer akan berakhir November ini.
Namun dalam wawancara televisi bulan lalu, Burhan menyatakan hanya akan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah yang dipilih rakyat Sudan.***