Demonstrasi Reformasi Kerajaan Masih Berlanjut, Pakar: Raja dan PM Thailand Abai terhadap Warganya

31 Oktober 2020, 09:41 WIB
Aksi protes yang dilakukan warga muda di Thailand. /Twitter/@AJEnglish

PR BEKASI – Aksi protes terbuka yang menyerukan reformasi terhadap lembaga kerajaan Maha Vajiralongkorn di Thailand, agar direformasi terus berlanjut. 

Gelombang protes yang dilakukan belasan ribu warga muda di Thailand, diketahui telah berlangsung sejak bulan Juli 2020, dan masih terus berlanjut.

Lebaga kerajaan Maha Vajiralongkorn, selama ini dianggap sakral bagi mayoritas warga di Thailand.

Baca Juga: Komentari Tulisan Mahathir Mohamad Soal Prancis, Scott Morrison: Tidak Masuk Akal dan Menjijikkan

Namun, warga akhirnya memilih melakukan aksi protes karena dampak dari pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan kegelisahan, di tengah situasi kemiskinan dan kebangkrutan perusahaan di Thailand.

Hal itu disampaikan oleh pakar politik dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Heru Susetyo, pada hari Sabtu, 31 Oktober 2020.

“Pihak kerajaan tak bantu rakyatnya yang sedang mengalami masalah ekonomi, masalah kesehatan, jadi kurang sensitif dan tidak punya konsep kesejahteraan,” tuturnya.

Baca Juga: Aktivitas Gunung Merapi Alami Peningkatan yang Mengkhawatirkan, Radius 3 Kilometer Harap Dikosongkan

“Malah rajanya tinggal di luar negeri,” ucap Heru Susetyo menambahkan, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.

Seperti yang diketahui, warga muda Thailand juga meminta agar pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Prayuth Chan-Ocha, yang melakukan kudeta di tahun 2014, untuk mundur.

Heru Susetyo pun menilai, dalam menghadapi demonstrasi oleh massa pro-demokrasi, Prayuth Chan-Ocha perlu mengedepankan dialog daripada tindakan represif.

Baca Juga: Sempat Dikabarkan Hilang Usai Bermain, Jenazah Bocah Ini Ditemukan di Saluran Air Sawah Besar

Hal tersebut, dilakukan agar permasalahan yang dihadapi lembaga kerajaan dan warga Thailand tidak berlarut.

Bagaimana pun, solusinya harus mendengarkan keinginan kelompok sipil sebagai negara demokrasi, meskipun diperintah di bawah monarki konstitusional.

“Prayuth harus mengakomodir suara masyarakat sipil, bahkan justru kurang mengerti perasaan rakyatnya,” ujar Heru Susetyo.

Baca Juga: Pompeo Sampaikan Pidato di Depan GP Ansor, Rocky Gerung: Mereka Dipakai Amerika Untuk Tegur Istana

Sebelumnya, Otoritas Jerman menyatakan bahwa pihaknya terus menyelidiki perilaku Raja Thailand Maha Vajiralongkorn, yang kerap menghabiskan waktu di Bavaria.

Jerman pun mengingatkan bahwa akan ada konsekuensi, jika terpantau adanya pelanggaran hukum.

Demonstran pro-demokrasi Thailand mengajukan surat petisi kepada Kedutaan Besar Jerman di Thailand.

Baca Juga: Jajan Murah dan Hemat Hanya Rp1 ala ShopeePay, Simak Caranya di Sini

Hal tersebut dilakukan untuk meminta pemerintah Jerman menyelidiki apakah Raja Maha Vajiralongkorn pernah melakukan politik Tahiland, dengan menggunakan hal prerogatif kerajaannya dari wilayah Jerman atau tidak.***

Editor: Puji Fauziah

Sumber: RRI

Tags

Terkini

Terpopuler