Diserang Habis-habisan oleh Warganya dengan Unjuk Rasa, Pemerintah Thailand Melunak

PR BEKASI - Ketika aksi unjuk rasa untuk melengserkan pemerintah menjamur di seluruh negeri, Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha mengurangi rasa egoisnya terhadap pengunjuk rasa.

Juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri, mengatakan pada Minggu, 18 Oktober 2020, bahwa perdana menteri mengakui hak untuk melakukan protes tetapi mengatakan demonstrasi harus diadakan sesuai dengan hukum.

"Pemerintah bersedia mendengarkan masalah semua orang dan terus menyelesaikan masalah di semua bidang," kata juru bicara Pemerintah, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Bangkok Post, 19 Oktober 2020.

Baca Juga: Cegah Hoaks Vaksin Covid-19 yang Berseliweran, Menkominfo Tegaskan Beberapa Hal

Menurut juru bicara, nadanya tampak lebih bersahabat dibanding hari Sabtu, ketika Jenderal Prayuth memperingatkan orang-orang untuk tidak menghadiri pertemuan besar dan melanggar hukum.

Perdana menteri mendapat kecaman setelah polisi menggunakan taktik kekerasan di persimpangan Pathumwan pada Jumat, 16 Oktober 2020, dengan menembakkan meriam air ke pengunjuk rasa damai.

Pembubaran dengan kekerasan tampaknya memicu protes di Bangkok dan provinsi lain. Dengan sekitar 20 pemimpin protes ditangkap, penyelenggara telah beralih ke aksi unjuk rasa tanpa pemimpin, dan memungkinkan demonstran individu untuk berbicara di depan massa.

Kemarin, unjuk rasa menyeluruh dilakukan di sekitar 20 lokasi di provinsi di luar Bangkok. Monumen Kemenangan dan persimpangan Asok adalah situs utama Ibu kota yang menjadi sasaran.

Baca Juga: Nichkhun 2PM Hingga Miss Universe Kecam Kondisi Terkini diThailand